JAKARTA - Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menuding Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tidak punya data otentik tentang guru.
"Itu data guru yang dipunyai pemerintah ngawur..wur..wurrr," sindir Ketua PB PGRI Sulistyo, saat diwawancarai JPNN, Senin (7/9). "Parahnya, data itu dipakai Kemendikbud untuk menetapkan kebijakan, termasuk dalam pengangkatan guru honorer."
Dia menantang pemerintah untuk survei langsung ke lapangan. "Kalau data saya yang ngawur, saya berani disanksi," tantangnya.
Sulistyo menyarankan agar pemerintah melakukan survei langsung ke daerah yang dekat-dekat saja dulu. Seperti Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok. Kata dia, di situ akan dilihat ada ribuan sekolah dasar yang hanya diajari tiga guru PNS.
"Kalau Mendikbudnya mau survei ke Jawa Tengah, saya temani dan akan saya tunjukkan mana wilayah-wilayah yang kurang gurunya. Kota Semarang kekurangan 600 guru. Kabupaten Semarang 3.200. Brebes 2.700 guru. Bratang 2.400, dan lain-lain," paparnya.
Diakuinya, di wilayah tertentu memang ada yang kelebihan guru, namun jumlahnya tidak banyak. Kalaupun didistribusikan ke wilayah lain, jumlah kekurangan guru tetap tidak akan tertutupi kecuali dengan melakukan rekrutmen. (esy/jpnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar