Buku Sistem Pendidikan Finlandia

DILAN     UNTUK     RAKYAT                 BERSIH     TRANSPARAN     PROFESIONAL    

Ahok.Org – Senin 7 Oktober lalu, Wakil Gubernur DKI Basuki T Purnama (Ahok) mendapat undangan makan malam informal dari pihak Kedutaan Besar Finlandia di Jakarta. Bertempat di kediaman Dubes Finlandia di bilangan Kebayoran baru, acara tersebut membicarakan mengenai kerjasama Finlandia dengan Indonesia, khususnya Jakarta dalam bidang pendidikan. Acara ini merupakan tindak lanjut atas acara audiensi Duta Besar Finlandia, Mr H.E Kai Sauer pada 17 April 2013 yang lalu.
Dalam pertemuan tersebut, Ahok diberikan buku “Finnish Lessons” karya Paasi sahlberg, seorang ahli pendidikan dari Finlandia. Buku tersebut banyak mengisahkan mengenai system pendidikan di Finlandia yang banyak dipuji oleh berbagai praktisi pendidikan dari seluruh dunia.

Resensi Buku
Finlandia, sebagai salah satu Negara welfare state, dikenal sebagai negara dengan kualitas pendidikan yang sangat baik. Kesuksesan pendidikan Finlandia dinilai cukup unik karena berbeda dengan negara-negara yang pendidikannya juga dinilai maju seperti Korea Selatan, Cina atau Singapura. Di Finlandia sama sekali tidak mengenal tes standarisasi, sehingga menghindari para siswanya dari stres dalam menghadapi pembelajaran. Guru-guru disana mengajar dengan metode-metode mutakhir dan progresif, jumlah hari bersekolah yang relatif lebih sedikit, usia masuk sekolah yang konvensional (mulai 7 tahun), dan layanan pendidikan berkualitas terjamin secara gratis untuk semua anak tanpa pandang bulu. Tak salah jika Finlandia menjadi langganan contoh sukses dalam berbagai wacana reformasi pendidikan dimana saja saat ini.

Finlandia anti GERM
Menurut Pasi Sahlberg keberhasilan Finlandia memang bertolak belakang dengan arah Global Education Reform Movement (GERM), yang menekankan pada kompetisi, standarisasi, akuntabilitas berdasar nilai tes, dan kebebasan memilih sekolah pemerintah atau swasta. Ide-ide ini umumnya diambil dari perspektif ekonomi dan bisnis yang berorientasi pada mekanisme pasar. Pasi berargumen bahwa walaupun ide-ide GERM secara teori baik, namun pada kenyataannya mereka menimbulkan infeksi pada sistem pendidikan seperti yang terjadi di banyak negara seperti Amerika Serikat, Inggris, Australia, Selandia Baru, Swedia, dll. Prestasi negara-negara ini semakin terpuruk akibat menggunakan ide-ide GERM tersebut.

Sebagai alternatif Pasi menawarkan The Finnish Way, yang berpijak pada ide-ide kolaborasi, kreatifitas, akuntabilitas berdasarkan kepercayaan, dan keadilan. Sekolah, guru, siswa, orang tua dan masyarakat harus saling berkolaborasi dalam menjamin sistem pendidikan bermutu untuk semua anak. Kompetisi selalu mensyaratkan ada yang menang dan yang kalah, ada yang untung ada yang buntung. Hal ini justru melemahkan semangat kolaborasi yang seharusnya lebih diutamakan. Dengan jiwa kolegialitas yang tinggi, para guru dan sekolah di Finlandia saling bahu membahu membantu satu sama lain untuk kemajuan pendidikan mereka. Prinsipnya pihak yang mengalami kesulitan bukannya dihukum, tapi dibantu agar bisa sukses bersama-sama.
Penekanan pada standarisasi tidak terjadi di sistem pendidikan Finlandia karena standarisasi berlawanan dengan kreatifitas. Mereka percaya bahwa semakin standarisasi ditekankan, semakin sempit ruang untuk kreatifitas. Tak heran mata pelajaran favorit di Finlandia adalah kerajinan tangan, terutama kerajinan kayu (woodwork). Selain itu guru-guru di Finlandia sangat menekankan pentingnya waktu bermain bagi anak.
Prinsipnya dalam 1 jam, 45 menit dialokasikan untuk belajar, dan 15 menit untuk bermain bebas sesuai kehendak anak. Guru-guru Finlandia berpendapat bahwa bermain membantu perkembangan kognitif, afektif dan sosial, dan membantu performa akademik. Karena itu waktu istirahat sangat banyak di sekolah-sekolah Finlandia bahkan hingga sekolah menengah atas.
Sistem akuntabilitas pendidikan Finlandia berbeda dengan strategi yang sering kita dengar yang berdasarkan nilai tes siswa. Strategi berdasar nilai tes ini sering digunakan untuk menentukan sekolah dan guru yang bagus dan tidak bagus. Bahkan bisa tentukan kenaikan gaji, promosi, atau pemecatan guru. Sayangnya strategi akuntabilitas seperti ini mengakibatkan turunnya kualitas proses belajar mengajar. Ketika tes jadi panglima, para guru dan sekolah pun berlomba-lomba mempersiapkan siswa untuk lulus tes, bukannya berlomba-lomba menggali rasa ingin tahu siswa, mengasah imajinasi, kreatifitas dan inovasi.
Di Finlandia akuntabilitas pendidikan didasarkan pada kepercayaan terhadap guru dan sekolah sebagai profesional yang memiliki wewenang penuh dan integritas yang tinggi. Hal ini dimungkinkan karena profesi guru di Finlandia sangat populer bukan karena gajinya sangat tinggi melainkan karena status sosial yang sangat terhormat di masyarakat. Seleksi untuk jadi guru sangat kompetitif. Siswa-siswa terbaiklah yang selalu melamar ke program pendidikan guru, dan yang diterima hanya 10%. Program pendidikan guru sendiri berkualitas tinggi hingga jenjang S2. Sesudah mulai mengajar mereka terus mendapat pendidikan lanjutan baik secara formal dan informal. Tak jarang yang melanjutkan ke jenjang S3.
Pendidikan di Finlandia murni sebagai public good, yang berarti bahwa investasi berasal dari publik melalui pajak, dan manfaat hasil pendidikan dinikmati oleh publik juga. Pendidikan di Finlandia gratis dari sekolah dasar hingga program doktoral. Hanya 4% dari keseluruhan institusi pendidikan di Finlandia yang tidak didanai oleh pemerintah melalui dana pajak. Walaupun gratis, pemerintah Finlandia berkomitmen untuk menjamin kualitas tinggi pada semua sekolah tanpa kecuali. Ini berlaku bagi siswa dari keluarga miskin atau kaya, di desa maupun di kota, di daerah yang jarang penduduknya maupun yang rapat penduduknya. Semua dijamin akses layanan pendidikan berkualitas. Komitmen ini dijaga dengan baik walaupun sudah lebih dari 20 menteri pendidikan berganti sejak reformasi pendidikan Finlandia diluncurkan di tahun 1970.

Rahasia keberhasilan Finlandia
Ada setidaknya empat poin utama. Pertama, di awal reformasi pendidikan digulirkan, Finlandia mencanangkan sebuah visi yang jelas untuk bangsa mereka: menjadi knowledge-based society. Visi ini mensyaratkan semua warganegara terdidik dengan baik sehingga bisa menjadi aset bagi pembangunan negara. Visi yang jelas memberi arah yang jelas bagi segenap bangsa Finlandia termasuk bagi bidang pendidikan.
Kedua, adanya kesepakatan politik tentang visi, prinsip, dan rancangan sistem pendidikan. Butuh proses yang cukup panjang dan melelahkan (dua dekade) hingga semua komponen politik di Finlandia setuju bahwa semua anak harus mendapat layanan pendidikan dasar secara gratis dan berkuliatas tanpa kecuali. Proses politik ini tidak hanya berhenti saat perencanaan, tapi juga saat implementasi. Walau pemerintahan dan menteri pendidikan silih berganti, visi, prinsip dan rancangan sistem pendidikan Finlandia tak berubah. Semua terlaksana baik sesuai rencana awal. Hal ini menunjukkan kekuatan dan kematangan karakter dalam memegang teguh kesepakatan bersama.
Ketiga, bangsa Finlandia meninggikan ilmu, penelitian, dan profesionalitas. Ide-ide untuk kemajuan pendidikan diperoleh dari berbagai riset dan praktik-praktik yang sukses dari dalam negeri, serta dari manca negara yang disesuaikan dengan konteks lokal. Riset-riset ini tidak hanya dilakukan oleh para profesor di universitas, tapi juga oleh para guru. Semua guru di Finlandia minimal lulus program S2 melalui pengerjaan tesis. Artinya kualitas mereka sebagai peneliti pun sangat baik. Ini membantu pengembangan pengetahuan dan praktik pendidikan di Finlandia.
Terakhir, masyarakat Finlandia bersikap realistis dan percaya pada proses. Mereka paham bahwa hasil baik tak terjadi secara seketika, tapi secara bertahap. Di awal reformasi pendidikan, Finlandia memfokuskan diri pada pembenahan struktur dan pematangan sejumlah konsep dasar tentang pengatahuan, pembelajaran dan pengajaran. Hal ini dilakukan oleh seluruh komponen pendidikan, profesor pendidikan, guru, sekolah, pemerintah dan masyarakat. Setelah itu mereka mulai memfokuskan diri pada kurikulum, desentralisasi dan kolaborasi antar sekolah dan dengan masyarakat. Saat ini Finlandia terus memperkuat mutunya dengan fokus peningkatan efisiensi sistem pendidikan mereka.[Iqbal

Mengapa Mutu Pendidikan Finlandia terbaik di dunia ?

Sistem pendidikan Finlandia adalah yang terbaik di dunia. Rekor prestasi belajar siswa yang terbaik di negara-negara OECD dan di dunia dalam membaca, matematika, dan sains dicapai para siswa Finlandia dalam tes PISA. Amerika Serikat dan Eropa, seluruh dunia gempar.

Untuk tiap bayi yang lahir kepada keluarganya diberi maternity package yang berisi 3 buku bacaan untuk ibu, ayah, dan bayi itu sendiri. Alasannya, PAUD adalah tahap belajar pertama dan paling kritis dalam belajar sepanjang hayat. Sebesar 90% pertumbuhan otak terjadi pada usia balita dan 85% brain paths berkembang sebelum anak masuk SD (7 tahun).

Kegemaran membaca aktif didorong. Finlandia menerbitkan lebih banyak buku anak-anak daripada negeri mana pun di dunia. Guru diberi kebebasan melaksanakan kurikulum pemerintah, bebas memilih metode dan buku teks. Stasiun TV menyiarkan program berbahasa asing dengan teks terjemahan dalam bahasa Finish sehingga anak-anak bahkan membaca waktu nonton TV.
Pendidikan di sekolah berlangsung rileks dan masuk kelas siswa harus melepas sepatu, hanya berkaus kaki. Belajar aktif diterapkan guru yang semuanya tamatan S2 dan dipilih dari the best ten lulusan universitas. Orang merasa lebih terhormat jadi guru daripada jadi dokter atau insinyur. Frekuensi tes benar-benar dikurangi. Ujian nasional hanyalah Matriculation Examination untuk masuk PT. Sekolah swasta mendapatkan dana sama besar dengan dana untuk sekolah negeri.
Sebesar 25% kenaikan pendapatan nasional Finlandia disumbangkan oleh meningkatnya mutu pendidikan. Dari negeri agraris yang tak terkenal kini Finlandia maju di bidang teknologi. Produk HP Nokia misalnya merajai pasar HP dunia. Itulah keajaiban pendidikan Finlandia.

 Kemajuan sebuah bangsa lebih ditentukan oleh karakter penduduknya dan karakter penduduk dibina lewat pendidikan yang bermutu dan relevan.
Bagaimana Indonesia?
Ada yang berpendapat, keunggulan mutu pendidikan Finlandia itu tidak mengherankan karena negeri ini amat kecil dengan jumlah penduduk sekitar 5 juta jiwa, penduduknya homogen, dan negaranya sudah eksis sekian ratus tahun. Sebaliknya, penduduk Indonesia lebih dari 220 juta jiwa, amat majemuk terdiri dari beragam suku, agama, budaya, dan latar belakang sosial. Indonesia baru merdeka 66 tahun.

Pendapat senada dikemukakan oleh tokoh-tokoh dan pemerhati pendidikan Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Jepang, dan negara-negara lain dibandingkan dengan negaranya. Yang paling malu AS karena unit cost anggaran pendidikannya jauh melebihi Finlandia tapi siswanya mencapai ranking 17 dan 24 dalam tes PISA, sedangkan siswa Shanghai China ranking 1, Finlandia 2, dan
Korea Selatan 3. Soal siswa di Shanghai China juara masih diragukan karena belum menggambarkan keadaan mutu seluruh pendidikan China. Kalau Finlandia sebagai negara kecil bisa juara mengapa negara kecil yang sudah established seperti Islandia, Norwegia, New Zealand tak bisa?
Akhirnya semua mengakui bahwa sistem pendidikan Finlandia yang terbaik di dunia karena kebijakan-kebijakan pendidikan konsisten selama lebih dari 40 tahun walau partai yang memerintah berganti. Secara umum kebijakan-kebijakan pendidikan China dan Korea Selatan (dan Singapura) juga konsisten dan hasilnya terlihat sekarang.

Kebijakan-kebijakan pendidikan Indonesia cenderung tentatif, suka coba-coba, dan sering berganti.
Lalu bagaimana dengan kebijakan pendidikan Indonesia jika dibandingkan dengan Finlandia?
1. Kita masih asyik memborbardir siswa dengan sekian banyak tes (ulangan harian, ulangan blok, ulangan mid-semester, ulangan umum / kenaikan kelas, dan ujian nasional). Finlandia menganut kebijakan mengurangi tes jadi sesedikit mungkin. Tak ada ujian nasional sampai siswa yang menyelesaikan pendidikan SMA mengikuti matriculation examination untuk masuk PT.
2. Kita masih getol menerapkan KKM (Kriteria Ketuntasan Minimal) sehingga siswa yang gagal tes harus mengikuti tes remidial dan masih ada tinggal kelas. Sebaliknya, Finlandia menganut kebijakan automatic promotion, naik kelas otomatis. Guru siap membantu siswa yang tertinggal sehingga semua naik kelas.
3. Kita masih berpikir bahwa PR amat penting untuk membiasakan siswa disiplin belajar. Bahkan, di sekolah tertentu, tiada hari tanpa PR. Sebaliknya, di Finlandia PR masih bisa ditolerir tapi maksimum hanya menyita waktu setengah jam waktu anak belajar di rumah.
4. Kita masih pusing meningkatkan kualifikasi guru SD agar setara dengan S1, di Finlandia semua guru harus tamatan S2.
5. Kita masih menerima calon guru yang lulus dengan nilai pas-pasan, sedangkan di Finlandia the best ten lulusan universitas yang diterima menjadi guru.
6. Kita masih sibuk memaksa guru membuat silabus dan RPP mengikuti model dari Pusat dan memaksa guru memakai buku pelajaran BSE (Buku Sekolah Elektronik), di Finlandia para guru bebas memilih bentuk atau model persiapan mengajar dan memilih metode serta buku pelajaran sesuai dengan pertimbangannya.
7. Hanya segelintir guru di tanah air yang membuat proses belajar-mengajar itu menyenangkan (learning is fun) melalui penerapan belajar aktif. Terbanyak guru masih getol mengajar satu arah dengan metode ceramah amat dominan. Sedangkan, di Finlandia terbanyak guru menciptakan suasana belajar yang menyenangkan melalui implementasi belajar aktif dan para siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil. Motivasi intrinsik siswa adalah kata kunci keberhasilan dalam belajar.

8. Di tanah air kita terseret arus mengkotak-kotakkan siswa dalam kelas reguler dan kelas anak pintar, kelas anak lamban berbahasa Indonesia dan kelas bilingual (bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar) dan membuat pengkastaan sekolah (sekolah berstandar nasional, sekolah nasional plus, sekolah berstandar internasional, sekolah negeri yang dianakemaskan dan sekolah swasta yang dianaktirikan). Sebaliknya di Finlandia, tidak ada pengkotakan siswa dan pengkastaan sekolah. Sekolah swasta mendapatkan besaran dana yang sama dengan sekolah negeri.
9. Di Indonesia bahasa Inggris wajib diajarkan sejak kelas I SMP, di Finlandia bahasa Inggris mulai diajarkan dari kelas III SD. Alasan kebijakan ini adalah memenangkan persaingan ekonomi di Eropa, membuka kesempatan kerja lebih luas bagi lulusan, mengembangkan wawasan menghargai keanekaragaman kultural.
10. Di Indonesia siswa-siswa kita ke sekolah sebanyak 220 hari dalam setahun (termasuk negara yang menerapkan jumlah hari belajar efektif dalam setahun yang tertinggi di dunia). Sebaliknya, siswa-siswa Finlandia ke sekolah hanya sebanyak 190 hari dalam satu tahun. Jumlah hari liburnya 30 hari lebih banyak daripada di Indonesia. Kita masih menganut pandangan bahwa semakin sering ke sekolah anak makin pintar, mereka malah berpandangan semakin banyak hari libur anak makin pintar.

ANIS HENTIKAN KURIKULUM 2013

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi menghentikan pelaksanaan kurikulum 2013, dan mengembalikan Kurikulum ke tahun 2006 untuk semester genap 2014-2015, diseluruh Indonesia.

Meskipun, dihentikan, Namun Anis mengatakan kurikulum akan diperbaiki dan dikembangkan melalui sekolah-sekolah yang sudah tiga semester menerapkan K13.

"Proses penyempurnaan K 13 tidak berhenti, akan diperbaiki dan dikembangkan, serta dikembangkan disekolah-sekolah percontohan yang selama ini telah menggunakan K 13 selama 3 semester terakhir," Kata Anis, kepada wartawan, saat Konfrensi Pers, di Kemendikbud, Jumat (5/12) seperti yang dilansir INDOPOS (Grup JPNN.com).

Anis mengatakan pengambilan keputusan ini berdasarkan fakta bahwa sebagian besar sekolah belum siap melaksanakan kurikulum 2013, karena beberapa hal, diantaranya kesiapan buku, sistem penilaian, penataran guru, pendampingan guru dan pelatihan kepala sekolah.

kendati, akan mengembalikan kurikulum ke 2006 katanya,  keputusan ini tidak akan merubah prinsip dasar yang terkandung dalam K13, menurutnya ada banyak kesamaan prinsip antara kurikulum 2006 dan K 13, diantaranya, konsep  penilaian  otentik dan pembelajaran tematik terpadu.

"Jadi, kepada guru dan kepala sekolah tidak usah khawatir, silakan kembangkan metode pembelajaran dalam kelas. kami berharap guru kreatif, menciptakan terobosan- terobosan dalam mengajar," ujarnya.

Anis menggarisbawahi bagi sekolah yang baru melaksanakan K 13, satu semester agar segera kembali ke kurikulum 2006, sementara,  yang sudah menerapkan tiga semester akan dijadikan sekolah percontohan dalam  pengembangan penerapan K 13 dengan bimbingan dan panduaan dari dikbud.

"Namun, Kalau ada yang sudah jalan 3 semester, kemudian  tidak siap melanjutkan silakan untuk mengajukan diri untuk mendapatkan pengecualian," ujarnya.

Penerapan kurikulum K 13 disejumlah sekolah nasional, lanjutnya akan terus dikembangkan dan tidak akan dihentikan, sekolah-sekolah ini kedepannya, akan menjadi percontohan metode pengembangan K 13.

"Yang sudah menerapkan K 13, ada sekira 6.221 dari sekira 200 ribu lebih sekolah, diantaranya SD 2598 sekolah, SMP 1437 sekolah, SMA 1165 sekolah dan SMK 1021 sekolah, jadi sekolah-sekolag ini, akan menjadi percontohan kedepannya," kata Anis.

Selain itu, untuk memantapkan penerapan kurikulum k 13, Kemendikbud akan mengembalikan tugas pengembangan K 13 kepada pusat kurikulum dan perbukuan, tidak lagi ditangani oleh tim Ad hok yang bekerja jangka pendek.

"Jadi, Orientasinya kepada sekolah percontohan dan pengembangan kesekolah lain. Proses bertahap. Konsentrasi kepada kepala sekolah dan guru, training pelatihan, termasuk kepada sekolah yang belum terapkan K 13. Penerapan kurikulum bukan berhenti. Sebagai bagian persiapan, dan akan di pantau oleh tim kemdikbud," ujarnya.

Sebagai bagian dari pemantapan penerapan kurikulum 2013, Anis juga menyinggung tentang buku yang menjadi panduan penerapan. Anis mengatakan buku yang sudah dicetak dan yang sudah disalurkan kesekolah-sekolah untuk disimpan, sampai guru-guru siap melaksanakan K 13. Dan yang belum dicetak dan belum tandatangan kontrak untuk tidak melanjutkan lagi.

Nah, terkait penetapan penghentian pelaksanaan K 13, Kemendikbud hari ini (5/12), akan mengirimkan surat kepada  seluruh kepala sekolah, untuk kembali menerapkan kurikulum 2006.(jpnn)

KURIKULUM 2013 DIJALANKAN SECARA TERBATAS

JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan tidak sekedar becuap-cuap saat menyebut Kurikulum 2013 (K-13) belum siap dijalankan secara nasional. Kemarin dia memutuskan bahwa kurikulum anyar itu kembali diterapkan secara terbatas.

Keputusan nasib K-13 itu diambil setelah ia menerima laporan dari tim evaluasi kurikulum yang diketuai guru besar Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Suyanto. Rapat  itu berlangsung di kantor Kemendikbud kemarin pagi. Setelah Anies mengikuti sidang kabinet, rapat K-13 dilanjutkan sorenya sampai tadi malam.

Saat jeda salat Maghrib Anies menuturkan bahwa opsi yang ia pilih bukan menghapus K-13. Menteri lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu juga menegaskan, kurikulum yang dibentuk di rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak dijalankan untuk semua sekolah seperti saat ini.

Dalam rapat yang berlangsung semalam, Anies mengatakan ia dan jajaran petinggi Kemendikbud mencari solusi atas konsekuensi penerapan K-13 secara terbatas itu. Khususnya solusi untuk sekolah-sekolah yang sekarang sudah terlanjur menerapkan K-13.

Apakah nanti akan kembali menjalankan pembelajaran berbasis Kurikulum 2006 yang dikenal dengan sebutan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), atau ada perlakuan khusus lainnya.

"Saya sekarang ada di posisi maju kena dan mundur juga kena," ujar mantan rektor Universitas Paramadina, Jakarta itu. Maksudnya adalah jika dia terus menjalankan K-13 secara menyeluruh seperti saat ini, akan dikecam menjalankan kurikulum yang belum siap. Sedangkan jika menjalankan kembali K-13 secara bertahap, bakal ada yang mengkritik bagaimana nasib siswa yang sudah terlanjur menjalankannya.

Anies mengelak keputusannya merupakan bentuk kompromi untuk menjembatani pihak yang pro dan kontra atas implementasi K-13 itu. Keputusan kembali menjalankan K-13 secara terbatas ini murni diambil untuk kepentingan siswa.

Hingga tadi malam Anies belum bisa memastikan jumlah sekolah yang akan diputuskan menjalankan K-13. Sebab salah satu materi rapat semalam adalah, menetapkan kriteria-kriteria sebuah sekolah itu siap atau tidak.

Intinya Anies menjelaskan, sekolah yang bakal menjalankan K-13 bukan hanya dari kelompok sekolah grade-A (bekas RSBI). Tetapi juga dari kelompok sekolah di bawahnya.

Anies mengatakan dengan data statistik dimana ada 70 persen lebih sekolah yang tidak mengejar standar pelayanan minimal pendidikan, memang kesulitan menjalankan K-13 secara serentak. Dia berharap hari ini sudah ada keputusan tentang kriteria kesiapan sekolah itu. Sehingga dalam waktu dekat bisa ditetapkan sekolah mana saja yang menjalankan K-13.

Ketua tim evaluasi Suyanto mengatakan, pemilihan opsi yang ditetapkan Mendikbud masuk kategori moderat. Menurutnya opsi menghentikan K-13 di tengah jalan seperti saat ini, adalah sebuah kebijakan yang ekstrim. Begitu pula ketika memilih opsi melanjutkan K-13 yang sekarang banyak masalahnya, tentu akan menambah panjang daftar masalah. (wan)

Pengamat setuju jika Kurikulum 2013 batal diterapkan

Siswa dari berbagai jenjang menunjukkan buku Kurikulum 2013 pada peluncuran Kurikulum itu secara nasional di SMA Negeri 1 Bantul, Bantul, Yogyakarta, 15 Juli 2013. (arsip/ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Jakarta (ANTARA News) - Pengamat pendidikan Jimmy Paat mengaku setuju jika Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) membatalkan penerapan Kurikulum 2013.

"Kalau memang begitu, bagus kalau dibatalkan. Berarti Kemdikbud mengetahui, mengerti dan memahami persoalan yang terjadi," ujar Jimmy Paat di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, kurikulum pendidikan harus kembali pada Kurikulum Satuan Tingkat Pendidikan (KSTP) yang lahir pada 2006.

"KTSP menarik, tetapi dengan catatan harus disesuaikan dengan tempat tinggal si anak," tambah dia.

Jimmy menilai murid dan guru sangat kesulitan dalam menerima Kurikulum 2013.

"Lebih baik kembali pada KTSP," cetus dia.

Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang berdasarkan beberapa aspek yakni aspek pengetahuan, aspek keterampilan, dan aspek sikap dan perilaku.

Ketua Tim Evaluasi K-13 Prof Suyanto, menjelaskan Mendikbud Anies Baswedan akan membuat sekolah-sekolah percontohan atau sekolah model untuk K-13.

Sekolah percontohan terdiri atas sekolah-sekolah yang melaksanakan K-13 pada tahap pertama yakni tahun 2013, yaitu sebanyak 6.326 sekolah, ditambah dengan sebagian sekolah pelaksana K-13 di tahap kedua yakni tahun 2014, yang dinilai sudah siap.

COPYRIGHT © ANTARA 2014

Gawat darurat pendidikan di Indonesia

Silaturahim Mendikbud dengan kepala dinas seluruh Indonesia Mendikbud Anies Baswedan diserbu puluhan Kepala Dinas seusai memberikan paparan pada Silaturahim Mendikbud dengan kepala dinas seluruh Indonesia di Gedung Kemdikbud, Senin, 1 Desember 2014. (Kemdikbud/Ridwan Maulana)

Oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies R. Baswedan, PhD

Paparan ini bertujuan untuk membangun kesadaran bersama di dalam birokrasi pendidikan bahwa kondisi pendidikan kita sudah sangat gawat.

Masalah-masalah pendidikan sudah dianggap sebagai sebuah kelaziman.

Kini saatnya mengubah cara pandang tersebut didalam seluruh institusi birokrasi.

Potret buruk pendidikan hari ini, apapun sebabnya adalah tanggung jawab kita di birokrasi pendidikan.

Paparan ini tidak berpretensi untuk sekadar memberikan “perintah” dan target, tetapi mengajak semua pihak di dalam birokrasi untuk mencari terobosan kreatif dan mengajak masyarakat untuk membereskan masalah pendidikan.

Berita baiknya…
 
Jumlah institusi pendidikan dasar dan menengah terus meningkat sejak jaman kemerdekaan.

Kini jumlahnya :
Terdapat Sekolah Dasar 148.061 Sekolah Dasar,36.210 Sekolah Menengah dan 25.580 Sekolah Menengah Kejuruan.

Angka partisipasi pendidikan dasar terus meningkat: pada 1975 sebesar 75%, 1980 sebesar 88%, 2000 sebesar 92%, 2004 sebesar 93%, 2006 sebesar 94%, dan 2007sebesar  95%.

Pemberantasan buta huruf terus digalakkan : pada 1945 angka buta huruf 95% dan pada 2011 buta huruf hanya 8%.

Kinerja baik Indonesia pada beberapa pemetaan global:

Kapasitas Berinovasi berada di urutan 30 dari 142 negara, atau setara dengan: Selandia Baru atau lebih baik dari: Spanyol, Hong Kong.

Favoritisme dalam Pengambilan Keputusan, Indonesia berada di urutan 36, setara dengan: Austria, lebih baik dari: Prancis, Brazil, Amerika Serikat.

Tingkat Upah dan Produktivitas, Indonesia berada di  urutan 28, setara dengan: Irlandia, lebih baik dari: Denmark, Jerman, Norwegia.

Inefisiensi Belanja Pemerintahan, Indonesia berada di urutan 34, setara dengan Taiwan, lebih baik dari: Jerman, Inggris, Israel.

Keberdayaan/kecermatan Konsumen, Indonesia berada di urutan  51, setara dengan Brazil, lebih baik dari: Russia, Turki, Brunei.   

Beban Regulasi Pemerintah, Indonesia berada di urutan, setara dengan Luxemburg, lebih baik dari: Austria dan Belanda.

Namun, berita buruknya…

75% sekolah di Indonesia TIDAK memenuhi standar layanan MINIMAL pendidikan.

Hal tersebut berdasarkan pemetaan oleh Kemdikbud terhadap 40.000 sekolah pada tahun 2012 ternyata 44,5 nilai rata-rata uji kompetensi guru.Padahal, standar yang diharapkan adalah 70.

Hal tersebut terungkap dari Hasil Uji Kompetensi Guru pada tahun 2012 terhadap 460.000 guru.

Posisi Indonesia di urutan 40 dari 40 negara pada pemetaan The Learning Curve - Pearson. Indonesia juga termasuk pada 10 negara berkinerja terendah  dan berada pada peringkat 49 dari 50 negara pada pemetaan mutu pendidikan tinggi.

Indonesia berada pada posisi 40 dari 42 negara untuk literasi sains, berdasarkan pemetaan Trends in International Mathematics and Science Studies tahun 2011.

Pemetaan TIMSS & PIRLS 2011 menyebutkan Kinerja Indonesia pada Mathematics berada di urutan 38 dari 42 negara, Science 40/42 negara, dan   Reading 41/45.

Indonesia juga ada pada posisi 64 dari 65 negara pada pemetaan PISA pada tahun 2012

Kinerja Indonesia ada pada posisi stagnan sejak PISA tahun 2000, tidak menunjukkan peningkatan/penurunan signifikan. Cenderung stagnan pada nilai kinerja rendah.

Pada PISA bidang literasi Matematika :   76% Anak Indonesia di PISA yang tidak mencapai level 2 yang merupakan level minimal untuk keluar dari kategori low achievers. Jumlah anak yang mencapai level tertinggi (5 dan 6) hanya 0,3%.

UNESCO pada 2012 menyebut hanya minat baca orang Indonesia hanya 0,001 atau hanya 1 dari 1.000 orang Indonesia punya minat baca serius.

Kekerasan fisik di dalam lingkungan pendidikan

Kekerasan fisik menjadi berita yang tiada henti, baik   kekerasan fisik oleh/terhadap pelajar yang terjadi di luar sekolah.

Tidak hanya fisik, tapi juga kekerasan seksual oleh/terhadap pelajar di luar sekolah.  Kekerasan seksual bahkan terjadi di DALAM lingkungan persekolahan.

Dalam penelusuran sementara, terdapat lebih dari 230 berita kekerasan anak/pelajar di media daring selama periode bulan Oktober-November 2014.

Kinerja buruk Indonesia pada beberapa pemetaan global

Indonesia berada pada posisi 103 dari 142 negara dalam hal Suap Menyuap dan Pungutan Liar, setara dengan: Moldova, lebih buruk dari: Senegal, Mozambik, Ethiopia.
Transparansi dalam Pemerintahan berada pada posisi 87, setara dengan Tanzania dan Burkina Faso, lebih buruk dari: Benin, Malawi, Sri Lanka.
Dalam hal Kejahatan Terorganisir, Indonesia berada pada posisi 109,  setara dengan: Burundi atau lebih buruk dari: Kamboja, Bangladesh.
Dalam hal  Perilaku Etis oleh Perusahaan, Indonesia di urutan 107 atau setara dengan Kenya,   lebih buruk dari: Zimbabwe, Burkina Faso.

Pendidikan Indonesia gawat darurat

Reformasi Pendidikan Tiongkok : Reformasi “Evaluasi Hijau”

Pada bulan Juni 2013, pemerintah pusat Cina mengeluarkan panduan untuk seluruh propinsi dalam mereformasi model penilaian mutu pendidikan. Ada 5 area yang jadi penilaian:

• Perkembangan Moral yang diindikasikan oleh perilaku dan kebiasaan, kewarganegaraan, kepribadian dan karakter, serta ambisi dan prinsip-prinsip yang dianut.
• Perkembangan Akademik yang diindikasikan oleh pengetahuan dan keahlian, pemikiran disiplin, kemampuan aplikasi serta kreativitas.
• Kesehatan Jiwa dan Raga yang diindikasikan oleh kebugaran fisik, kebiasaan hidup sehat, selera artistik dan keindahan, kesehatan emosional, kemampuan mengendalikan diri serta komunikasi interpersonal.
• Perkembangan Minat dan Bakat Unik yang diindikasikan oleh rasa ingin tahu, bakat dan keahlian unik, serta penemuan dan pengembangan potensi diri.
• Pengurangan Beban Akademik yang diindikasikan oleh waktu belajar misalnya: lamanya jam pelajaran, pekerjaan rumah, waktu untuk tidur, dll.), kualitas instruksi, tingkat kesulitan pelajaran serta tekanan akademik.

Pengurangan Beban Akademik

Pada bulan Agustus 2013, pemerintah Cina mengeluarkan dokumen lanjutan untuk mendorong daerah dan sekolah mengurangi beban akademik bagi siswa pendidikan dasar:

• Penerimaan siswa yang transparan dan hanya berdasarkan domisili siswa.
• Pengelompokan siswa dan guru secara seimbang dan acak, tanpa kelas-kelas khusus.
• Pengajaran “titik awal nol” dengan asumsi kecakapan siswa mulai nol dan tidak ada ekspektasi akademik tinggi.
• Tidak ada pekerjaan rumah tertulis, tapi boleh memberi PR “eksperiensial” dengan ortu dan masyarakat.
• Mengurangi ujian. Standardized test dilarang untuk kelas 1-3 SD. Berikutnya, hanya boleh satu per semester.
• Evaluasi kategorikal. Sekolah tidak boleh memberi nilai angka, tapi kategori mulai “cukup” sampai “luar biasa”.
• Meminimalkan material tambahan. Hanya boleh satu material tambahan selain buku utama.
• Tidak boleh ada kelas tambahan.
• Kegiatan olahraga minimal satu jam. Sekolah juga harus berikan waktu istirahat dan relaksasi yang cukup.
• Memperkuat dukungan pada sekolah. Otoritas pendidikan di semua tingkat kepemerintahan harus melakukan inspeksi secara periodik dan mengawasi langkah nyata dalam mengurangi beban akademik siswa, serta wajib mempublikasikan temuannya.

Reformasi Pendidikan Korsel
Pengaruh College Scholastic Aptitude Test [CSAT/suneung] yang dianggap “sakral”, mengakibatkan pendidikan Korsel lebih banyak digerakkan oleh hagwon/bimbel.
Pemerintah Korsel melakukan beberapa reformasi untuk mengurangi ketergantungan pada tes:
Mengadakan razia kepada hagwon yang masih ada kegiatan belajar di atas jam 22.00.
Mendorong universitas melakukan penerimaan mahasiswa tidak hanya berdasar CSAT.

Reformasi Pendidikan AS
Karena merasa tertinggal oleh negara-negara Asia Timur dalam berbagai pemetaan pendidikan global, Amerika Serikat mendorong inisiatif kurikulum inti.
Pemerintah federal menggunakan politik anggaran untuk mendorong negara bagian menyesuaikan kurikulum daerah dan tes terstandarnya dengan Common Core.
Ironisnya, ketika AS mengetatkan standardisasi untuk mengejar Cina dan Korsel, justru Cina dan Korsel mereformasi pendidikannya menjadi lebih fleksibel seperti pendidikan AS sebelumnya.

Reformasi Pendidikan Polandia
Pada tahun 1998, Polandia melakukan reformasi pendidikan dimulai dengan membuat kurikulum inti yang baru. Polandia juga mengirimkan 25% guru kembali ke LPTK untuk dididik kembali, serta mengubah jalur pendidikan dengan memundurkan penjurusan siswa selama setahun.
Terakhir, guru diberi otonomi untuk memilih buku teks sendiri serta mengembangkan atau memilih di antara lebih dari 100 opsi kurikulum spesifik yang sudah disetujui oleh pemerintah pusat.

Reformasi Pendidikan Inggris
Pemerintah Inggris baru saja menerapkan kurikulum baru yang menjadi pembicaraan karena memasukkan materi pemrograman komputer kepada siswa sejak dini untuk melatih kemampuan logika.
Perubahan kurikulum dilakukan secara bertahap: diumumkan pada 2010, dilanjutkan penyusunan dan uji publik intensif selama dua tahun, uji coba penerapan pada tahun 2013, diakhiri dengan penerapan bertahap mulai tahun 2014 sampai dengan 2017.

Reformasi Pendidikan Finlandia
Reformasi pendidikan Finlandia dimulai sejak akhir 1970-an dan awal 1980-an, melalui tiga fase:

• 1980-an: Berpikir ulang tentang dasar-dasar teoretis dan metodologis persekolahan.
• 1990-an: Peningkatan melalui platform berjejaring dan perubahan yang dikelola secara mandiri oleh satuan pendidikan.
• 2000-an: Efisiensi administrasi dan struktur pendidikan dan persekolahan.

Reformasi pendidikan di Finlandia dilepaskan dari kepentingan politik. Pemerintah yang berganti-ganti tidak membatalkan arah reformasi.

Beberapa poin penting pendidikan Finlandia:

• Guru adalah profesi yang sangat dihormati dan memiliki otonomi besar dalam mengendalikan konten & arah pembelajaran.
• Sekolah negeri sangat mendominasi karena pemerintah berusaha mewujudkan paradigma “setiap sekolah adalah sekolah baik”.
• Pendidikan Finlandia berusaha mengejar kesetaraan bukan kesempurnaan, berusaha mendorong kooperasi, bukan kompetisi.
• Finlandia menggunakan closed loop system yang mendukung lifelong learning.

Pendidikan Finlandia dan Ki Hadjar Dewantara
Finlandia:
Menempatkan standardisasi pendidikan secara proporsional.
Ki Hadjar Dewantara:
Jangan menyeragamkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak bisa diseragamkan. Perbedaan bakat dan keadaan hidup anak dan masyarakat yang satu dengan yang lain harus menjadi perhatian dan diakomodasi.
[Pusara, Januari 1940]

Finlandia:
Kesetaraan berpengaruh besar pada kinerja pendidikan.
Ki Hadjar Dewantara:
Rakyat perlu diberi hak dan kesempatan yang sama untuk mendapat pendidikan berkualitas sesuai kepentingan hidup kebudayaan dan kepentingan hidup kemasyarakatannya.
[Pusara, Januari 1940]

Pendidikan Finlandia dan Ki Hadjar Dewantara
Finlandia:
Standardisasi kaku dan berlebihan adalah musuh kreativitas.
Ki Hadjar Dewantara:
Anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratinya yang unik, tak mungkin pendidik “mengubah padi menjadi jagung”, atau sebaliknya.
[Keluarga, Desember 1936]

Finlandia:
Anak harus bermain.
Ki Hadjar Dewantara:
Bermain adalah untutan jiwa anak untuk menuju ke arah kemajuan hidup jasmani maupun rohani.
[Mimbar Indonesia, Desember 1948]

Ironis ketika negara lain menerapkan prinsip-prinsip pendidikan Ki Hadjar Dewantara
yang ditulis puluhan tahun lalu dan sukses meningkatkan kinerja pendidikan mereka...kita sendiri semakin terasing dari pemikiran-pemikirannya.

Kita harus mengembalikan persekolahan menjadi TAMAN, tempat belajar yang MENYENANGKAN.

Mengubah pendidikan itu seperti mengubah arah kapal tanker, bukan seperti mengubah arah speed boat.
 
Visi-misi pendidikan pemerintahan baru
Nawacita pemerintahan yang terkait dengan pendidikan
5.Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

• Program “Indonesia Pintar” melalui Wajib Belajar 12 tahun bebas pungutan.

6.Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

• Membangun sejumlah science and technopark di kawasan politeknik dan SMK-SMK dengan prasarana dan sarana dengan teknologi terkini.

Nawacita pemerintahan yang terkait dengan pendidikan
8.Melakukan revolusi karakter bangsa

• Membangun pendidikan kewarganegaraan.
• Menghilangkan model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional.
• Jaminan hidup yang memadai bagi para guru terutama bagi guru yang ditugaskan di daerah terpencil.

Nawacita pemerintahan yang terkait dengan pendidikan
9.Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

• Memperkuat pendidikan ke-bhinneka-an dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga.
• Mengembangkan insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal.
• Meningkatkan proses pertukaran budaya untuk membangun kemajemukan sebagai kekuatan budaya.

Tentang Kurikulum 2013
Beberapa poin:

• Tim evaluasi sedang bekerja menentukan keberlanjutan Kurikulum 2013.
• Beberapa opsi keberlanjutan dan revisi Kurikulum 2013.
• Evaluasi dan masukan dari daerah.
• Kaitan Kurikulum 2013 dengan janjipemerintahan baru.
• [menghilangkan penyeragaman dalam pendidikan, pengembangan pendidikan kewarganegaraan, pengembangan pendidikan karakter, dll]

Tentang Ujian Nasional
Beberapa poin:

• Beberapa opsi keberlanjutan dan reposisi Ujian Nasional.
• Ujian Nasional untuk siapa? – Perlunya merancang alat akuntabilitas yang bermanfaat bagi seluruh stakeholder.
• Paradigma pemerintah sebagai pompa yang menolong dan memberdayakan siswa sejak dini, alih-alih sekadar penyaring yang menghakimi dan menghukumi siswa di ujung.
• Kaitan Ujian Nasional dengan janji pemerintahan baru. [menghilangkan penyeragaman dalam pendidikan, pemerataan mutu pendidikan Indonesia, pengembangan pendidikan karakter, dll]

Yang utama adalah guru...VIP-kan guru-guru kita!

• Lepaskan guru dari segala kepentingan politik praktis di pusat maupun daerah.
• Dorong masyarakat memberikan keistimewaan dan keutamaan pada guru-guru kita.
• Bantu guru mengurangi pengeluarannya dengan mendorong dunia bisnis memberikan program-program potongan harga khusus bagi guru.

Yang sering terlewatkan...Pendidikan orangtua

• Keluarga sebagai salah satu dari trisentra pendidikan adalah tempat pendidikan yang pertama dan utama. Kinerja akademik anak di sekolah pun sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar sekolah, utamanya di rumah.
• Sangat penting untuk melibatkan orangtua secara aktif dalam proses pendidikan di sekolah agar pembelajaran yang diterima anak bisa selaras dan tidak saling menegasikan.
• Perlu disebarkan program-program yang mendukung orangtua mendapatkan panduan dan bimbingan dalam mengawal proses pendidikan dan tumbuh kembang anaknya.

Kepemimpinan Lokal dan Kinerja Pendidikan

• Laporan Bank Dunia pada tahun 2013 menunjukkan keterkaitan antara model dan mutu kepemimpinan lokal dengan kinerja pendidikan. Beberapa temuan:
• Daerah yang memprioritaskan pendidikan dan menyisihkan anggaran lebih besar cenderung mendapatkan hasil kinerja pendidikan yang lebih baik.
• Daerah dengan pengelolaan pendidikan yang baik memiliki lebih banyak sekolah dengan jumlah guru yang tepat sehingga menaikkan kinerja pendidikan.
• Daerah dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi cenderung memprioritaskan pendidikan dan memiliki lebih banyak guru bermutu sehingga menaikkan kinerja pendidikan daerah.

Langkah-langkah perbaikan yang perlu kita lakukan bersama
Catatan awal:

• Mengelola pendidikan tidaklah mudah. Sebagian beban pengelolaan jatuh ke daerah walau seringkali masalah muncul dari pusat.
• Banyak landasan regulasi yang sebenarnya sudah diletakkan, namun bantuan dari pemerintah pusat bagi daerah untuk mengembangkan kapasitas masih kurang.
• Pusat belum menjadi fasilitator dan mentor bagi daerah untuk bersama-sama mengembangkan kapasitas dan selama ini masih mengandalkan pola hubungan instruksional.

Kami akan perbaiki kekurangan ini!

Langkah-langkah perbaikan
PR bersama:

1. Meningkatkan kinerja delapan standar layanan pendidikan  di semua sekolah dalam waktu 3-4 tahun sehingga tidak ada  yang berada di bawah standar layanan minimal. Every school is a good school.
2. Gerakan meningkatkan kemuliaan dan mutu guru. Pembenahan dan penuntasan status kepegawaian guru.
3. Membangun jejaring komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik antar pemerintah daerah untuk saling berbagi    praktik-pratik baik, termasuk yang muncul dari masyarakat.
4. Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pihak swasta dalam membantu memecahkan masalah dan meningkatkan kinerja pendidikan daerah.

 Langkah-langkah perbaikan
Yang bisa Anda lakukan:

1. Mohon untuk mengukur diri dan menentukan apa yang  bisa dibantu oleh pemerintah pusat untuk  mengembangkan  kapasitas daerah dalam hal kinerja organisasi dan kemampuan tiap-tiap sumber daya manusia, di luar  bantuan fasilitas dan pendanaan.
2. Mohon untuk lebih sering hadir berkeliling di sekolah, hadir berkeliling di KKG/MGMP, hadir upacara sekolah secara bergilir, berkunjung dan berbicara dengan orangtua dan komite sekolah, berdiskusi dengan elemen pendidikan  dan aktivis pendidikan di daerah.
3. Mendorong gerakan pendidikan, baik yang diinisiasi oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat di tingkat
4. akar rumput agar merebak di seluruh kabupaten

Begitu banyak inovasi pendidikan lahir dari penjuru Indonesia.

Ayo kita bertukar praktik baik!

Disampaikan Mendikbud R. Anies Baswedan, PhD dalam Silaturahmi Kementerian dengan Kepala Dinas Jakarta, 1 Desember 2014. Paparan selengkapnya  dapat diunduh di sini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sesuai waktu yang telah ditetapkan, tim evaluasi Kurikulum 2013 memberikan hasil evaluasinya kepada Mendikbud Anies Baswedan, Rabu, (03/12/2014). Dalam rapat dengan Mendikbud, ketua tim evaluasi yang juga mantan Dirjen Pendidikan Dasar, Suyanto, mengatakan ada tiga opsi dapat dilakukan terhadap implementasi Kurikulum 2013.

Opsi pertama adalah menghentikan implementasi Kurikulum 2013 sambil menyempurnakan seluruh komponen dan perangkat Kurikulum 2013. Opsi kedua, meneruskan implementasi Kurikulum 2013 untuk sekolah yang sudah siap melaksanakan sambil melakukan perbaikan.

Sementara itu, opsi ketiganya meneruskan implementasi Kurikulum 2013 di seluruh sekolah sambil melakukan perbaikan. Dalam memberikan rekomendasi tiga opsi tersebut kepada Mendikbud, tim evaluasi juga memberikan pertimbangan kebijakan dan implikasi opsi.

Suyanto mengatakan, ada satu hal yang mencuat dalam rapat tersebut, yaitu rencana membuat prototipe sekolah yang baik dalam implementasi Kurikulum 2013.

"Itu (membuat prototipe), yang berperan utama adalah guru dan kepala sekolah. Guru dan kepala sekolah harus dilatih secara benar dan betul-betul memiliki kompetensi,” ujarnya usai melaporkan hasil evaluasi Kurikulum 2013.

Sekolah yang bisa menjadi sekolah prototipe itu, katanya, bisa merupakan sekolah yang sejak 2013 sudah menjalankan Kurikulum 2013, yaitu sebanyak 6.326 sekolah, maupun sekolah yang baru melaksanakan Kurikulum 2013.

"Tapi, kita periksa dulu kesiapannya," tutur Suyanto.

Dia mengatakan, Mendikbud meminta tim evaluasi Kurikulum 2013 untuk mengembangkan rencana prototipe itu, dan melakukan penggandaan.

"Dibuat kloning. Kalau prototipe yang 6.000 sudah hebat, akan dikloning kemana-mana. Bupati-bupati mau ditelepon Pak Menteri supaya melakukan penggandaan atau multiplikasi dari proses yang telah dilakukan di sekolah-sekolah model atau di sekolah prototipe itu," katanya.

Rencana membuat prototipe tersebut dinilainya sesuai dengan salah satu teori belajar.

"Teori mengatakan ketika orang belajar melihat sebuah model maka akan lebih cepat belajarnya," ujar Suyanto.

Pengembangan prototipe itu akan dilakukan secepat-cepatnya, dengan tujuan membuat sekolah prototipe sebanyak-banyaknya. Dia menambahkan, jika opsi kedua menjadi pilihan, maka sekolah yang merasa kesulitan dalam implementasi Kurikulum 2013 boleh kembali menggunakan kurikulum sebelumnya, yaitu Kurikulum 2006.

Namun, dari hasil evaluasi dan opsi yang diberikan tim evaluasi tersebut, keputusan berada di tangan Mendikbud. Mendikbud sendiri yang akan berbicara di depan publik tentang kebijakan yang akan dilakukan terkait implementasi Kurikulum 2013.