Gawat darurat pendidikan di Indonesia

Silaturahim Mendikbud dengan kepala dinas seluruh Indonesia Mendikbud Anies Baswedan diserbu puluhan Kepala Dinas seusai memberikan paparan pada Silaturahim Mendikbud dengan kepala dinas seluruh Indonesia di Gedung Kemdikbud, Senin, 1 Desember 2014. (Kemdikbud/Ridwan Maulana)

Oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies R. Baswedan, PhD

Paparan ini bertujuan untuk membangun kesadaran bersama di dalam birokrasi pendidikan bahwa kondisi pendidikan kita sudah sangat gawat.

Masalah-masalah pendidikan sudah dianggap sebagai sebuah kelaziman.

Kini saatnya mengubah cara pandang tersebut didalam seluruh institusi birokrasi.

Potret buruk pendidikan hari ini, apapun sebabnya adalah tanggung jawab kita di birokrasi pendidikan.

Paparan ini tidak berpretensi untuk sekadar memberikan “perintah” dan target, tetapi mengajak semua pihak di dalam birokrasi untuk mencari terobosan kreatif dan mengajak masyarakat untuk membereskan masalah pendidikan.

Berita baiknya…
 
Jumlah institusi pendidikan dasar dan menengah terus meningkat sejak jaman kemerdekaan.

Kini jumlahnya :
Terdapat Sekolah Dasar 148.061 Sekolah Dasar,36.210 Sekolah Menengah dan 25.580 Sekolah Menengah Kejuruan.

Angka partisipasi pendidikan dasar terus meningkat: pada 1975 sebesar 75%, 1980 sebesar 88%, 2000 sebesar 92%, 2004 sebesar 93%, 2006 sebesar 94%, dan 2007sebesar  95%.

Pemberantasan buta huruf terus digalakkan : pada 1945 angka buta huruf 95% dan pada 2011 buta huruf hanya 8%.

Kinerja baik Indonesia pada beberapa pemetaan global:

Kapasitas Berinovasi berada di urutan 30 dari 142 negara, atau setara dengan: Selandia Baru atau lebih baik dari: Spanyol, Hong Kong.

Favoritisme dalam Pengambilan Keputusan, Indonesia berada di urutan 36, setara dengan: Austria, lebih baik dari: Prancis, Brazil, Amerika Serikat.

Tingkat Upah dan Produktivitas, Indonesia berada di  urutan 28, setara dengan: Irlandia, lebih baik dari: Denmark, Jerman, Norwegia.

Inefisiensi Belanja Pemerintahan, Indonesia berada di urutan 34, setara dengan Taiwan, lebih baik dari: Jerman, Inggris, Israel.

Keberdayaan/kecermatan Konsumen, Indonesia berada di urutan  51, setara dengan Brazil, lebih baik dari: Russia, Turki, Brunei.   

Beban Regulasi Pemerintah, Indonesia berada di urutan, setara dengan Luxemburg, lebih baik dari: Austria dan Belanda.

Namun, berita buruknya…

75% sekolah di Indonesia TIDAK memenuhi standar layanan MINIMAL pendidikan.

Hal tersebut berdasarkan pemetaan oleh Kemdikbud terhadap 40.000 sekolah pada tahun 2012 ternyata 44,5 nilai rata-rata uji kompetensi guru.Padahal, standar yang diharapkan adalah 70.

Hal tersebut terungkap dari Hasil Uji Kompetensi Guru pada tahun 2012 terhadap 460.000 guru.

Posisi Indonesia di urutan 40 dari 40 negara pada pemetaan The Learning Curve - Pearson. Indonesia juga termasuk pada 10 negara berkinerja terendah  dan berada pada peringkat 49 dari 50 negara pada pemetaan mutu pendidikan tinggi.

Indonesia berada pada posisi 40 dari 42 negara untuk literasi sains, berdasarkan pemetaan Trends in International Mathematics and Science Studies tahun 2011.

Pemetaan TIMSS & PIRLS 2011 menyebutkan Kinerja Indonesia pada Mathematics berada di urutan 38 dari 42 negara, Science 40/42 negara, dan   Reading 41/45.

Indonesia juga ada pada posisi 64 dari 65 negara pada pemetaan PISA pada tahun 2012

Kinerja Indonesia ada pada posisi stagnan sejak PISA tahun 2000, tidak menunjukkan peningkatan/penurunan signifikan. Cenderung stagnan pada nilai kinerja rendah.

Pada PISA bidang literasi Matematika :   76% Anak Indonesia di PISA yang tidak mencapai level 2 yang merupakan level minimal untuk keluar dari kategori low achievers. Jumlah anak yang mencapai level tertinggi (5 dan 6) hanya 0,3%.

UNESCO pada 2012 menyebut hanya minat baca orang Indonesia hanya 0,001 atau hanya 1 dari 1.000 orang Indonesia punya minat baca serius.

Kekerasan fisik di dalam lingkungan pendidikan

Kekerasan fisik menjadi berita yang tiada henti, baik   kekerasan fisik oleh/terhadap pelajar yang terjadi di luar sekolah.

Tidak hanya fisik, tapi juga kekerasan seksual oleh/terhadap pelajar di luar sekolah.  Kekerasan seksual bahkan terjadi di DALAM lingkungan persekolahan.

Dalam penelusuran sementara, terdapat lebih dari 230 berita kekerasan anak/pelajar di media daring selama periode bulan Oktober-November 2014.

Kinerja buruk Indonesia pada beberapa pemetaan global

Indonesia berada pada posisi 103 dari 142 negara dalam hal Suap Menyuap dan Pungutan Liar, setara dengan: Moldova, lebih buruk dari: Senegal, Mozambik, Ethiopia.
Transparansi dalam Pemerintahan berada pada posisi 87, setara dengan Tanzania dan Burkina Faso, lebih buruk dari: Benin, Malawi, Sri Lanka.
Dalam hal Kejahatan Terorganisir, Indonesia berada pada posisi 109,  setara dengan: Burundi atau lebih buruk dari: Kamboja, Bangladesh.
Dalam hal  Perilaku Etis oleh Perusahaan, Indonesia di urutan 107 atau setara dengan Kenya,   lebih buruk dari: Zimbabwe, Burkina Faso.

Pendidikan Indonesia gawat darurat

Reformasi Pendidikan Tiongkok : Reformasi “Evaluasi Hijau”

Pada bulan Juni 2013, pemerintah pusat Cina mengeluarkan panduan untuk seluruh propinsi dalam mereformasi model penilaian mutu pendidikan. Ada 5 area yang jadi penilaian:

• Perkembangan Moral yang diindikasikan oleh perilaku dan kebiasaan, kewarganegaraan, kepribadian dan karakter, serta ambisi dan prinsip-prinsip yang dianut.
• Perkembangan Akademik yang diindikasikan oleh pengetahuan dan keahlian, pemikiran disiplin, kemampuan aplikasi serta kreativitas.
• Kesehatan Jiwa dan Raga yang diindikasikan oleh kebugaran fisik, kebiasaan hidup sehat, selera artistik dan keindahan, kesehatan emosional, kemampuan mengendalikan diri serta komunikasi interpersonal.
• Perkembangan Minat dan Bakat Unik yang diindikasikan oleh rasa ingin tahu, bakat dan keahlian unik, serta penemuan dan pengembangan potensi diri.
• Pengurangan Beban Akademik yang diindikasikan oleh waktu belajar misalnya: lamanya jam pelajaran, pekerjaan rumah, waktu untuk tidur, dll.), kualitas instruksi, tingkat kesulitan pelajaran serta tekanan akademik.

Pengurangan Beban Akademik

Pada bulan Agustus 2013, pemerintah Cina mengeluarkan dokumen lanjutan untuk mendorong daerah dan sekolah mengurangi beban akademik bagi siswa pendidikan dasar:

• Penerimaan siswa yang transparan dan hanya berdasarkan domisili siswa.
• Pengelompokan siswa dan guru secara seimbang dan acak, tanpa kelas-kelas khusus.
• Pengajaran “titik awal nol” dengan asumsi kecakapan siswa mulai nol dan tidak ada ekspektasi akademik tinggi.
• Tidak ada pekerjaan rumah tertulis, tapi boleh memberi PR “eksperiensial” dengan ortu dan masyarakat.
• Mengurangi ujian. Standardized test dilarang untuk kelas 1-3 SD. Berikutnya, hanya boleh satu per semester.
• Evaluasi kategorikal. Sekolah tidak boleh memberi nilai angka, tapi kategori mulai “cukup” sampai “luar biasa”.
• Meminimalkan material tambahan. Hanya boleh satu material tambahan selain buku utama.
• Tidak boleh ada kelas tambahan.
• Kegiatan olahraga minimal satu jam. Sekolah juga harus berikan waktu istirahat dan relaksasi yang cukup.
• Memperkuat dukungan pada sekolah. Otoritas pendidikan di semua tingkat kepemerintahan harus melakukan inspeksi secara periodik dan mengawasi langkah nyata dalam mengurangi beban akademik siswa, serta wajib mempublikasikan temuannya.

Reformasi Pendidikan Korsel
Pengaruh College Scholastic Aptitude Test [CSAT/suneung] yang dianggap “sakral”, mengakibatkan pendidikan Korsel lebih banyak digerakkan oleh hagwon/bimbel.
Pemerintah Korsel melakukan beberapa reformasi untuk mengurangi ketergantungan pada tes:
Mengadakan razia kepada hagwon yang masih ada kegiatan belajar di atas jam 22.00.
Mendorong universitas melakukan penerimaan mahasiswa tidak hanya berdasar CSAT.

Reformasi Pendidikan AS
Karena merasa tertinggal oleh negara-negara Asia Timur dalam berbagai pemetaan pendidikan global, Amerika Serikat mendorong inisiatif kurikulum inti.
Pemerintah federal menggunakan politik anggaran untuk mendorong negara bagian menyesuaikan kurikulum daerah dan tes terstandarnya dengan Common Core.
Ironisnya, ketika AS mengetatkan standardisasi untuk mengejar Cina dan Korsel, justru Cina dan Korsel mereformasi pendidikannya menjadi lebih fleksibel seperti pendidikan AS sebelumnya.

Reformasi Pendidikan Polandia
Pada tahun 1998, Polandia melakukan reformasi pendidikan dimulai dengan membuat kurikulum inti yang baru. Polandia juga mengirimkan 25% guru kembali ke LPTK untuk dididik kembali, serta mengubah jalur pendidikan dengan memundurkan penjurusan siswa selama setahun.
Terakhir, guru diberi otonomi untuk memilih buku teks sendiri serta mengembangkan atau memilih di antara lebih dari 100 opsi kurikulum spesifik yang sudah disetujui oleh pemerintah pusat.

Reformasi Pendidikan Inggris
Pemerintah Inggris baru saja menerapkan kurikulum baru yang menjadi pembicaraan karena memasukkan materi pemrograman komputer kepada siswa sejak dini untuk melatih kemampuan logika.
Perubahan kurikulum dilakukan secara bertahap: diumumkan pada 2010, dilanjutkan penyusunan dan uji publik intensif selama dua tahun, uji coba penerapan pada tahun 2013, diakhiri dengan penerapan bertahap mulai tahun 2014 sampai dengan 2017.

Reformasi Pendidikan Finlandia
Reformasi pendidikan Finlandia dimulai sejak akhir 1970-an dan awal 1980-an, melalui tiga fase:

• 1980-an: Berpikir ulang tentang dasar-dasar teoretis dan metodologis persekolahan.
• 1990-an: Peningkatan melalui platform berjejaring dan perubahan yang dikelola secara mandiri oleh satuan pendidikan.
• 2000-an: Efisiensi administrasi dan struktur pendidikan dan persekolahan.

Reformasi pendidikan di Finlandia dilepaskan dari kepentingan politik. Pemerintah yang berganti-ganti tidak membatalkan arah reformasi.

Beberapa poin penting pendidikan Finlandia:

• Guru adalah profesi yang sangat dihormati dan memiliki otonomi besar dalam mengendalikan konten & arah pembelajaran.
• Sekolah negeri sangat mendominasi karena pemerintah berusaha mewujudkan paradigma “setiap sekolah adalah sekolah baik”.
• Pendidikan Finlandia berusaha mengejar kesetaraan bukan kesempurnaan, berusaha mendorong kooperasi, bukan kompetisi.
• Finlandia menggunakan closed loop system yang mendukung lifelong learning.

Pendidikan Finlandia dan Ki Hadjar Dewantara
Finlandia:
Menempatkan standardisasi pendidikan secara proporsional.
Ki Hadjar Dewantara:
Jangan menyeragamkan hal-hal yang tidak perlu atau tidak bisa diseragamkan. Perbedaan bakat dan keadaan hidup anak dan masyarakat yang satu dengan yang lain harus menjadi perhatian dan diakomodasi.
[Pusara, Januari 1940]

Finlandia:
Kesetaraan berpengaruh besar pada kinerja pendidikan.
Ki Hadjar Dewantara:
Rakyat perlu diberi hak dan kesempatan yang sama untuk mendapat pendidikan berkualitas sesuai kepentingan hidup kebudayaan dan kepentingan hidup kemasyarakatannya.
[Pusara, Januari 1940]

Pendidikan Finlandia dan Ki Hadjar Dewantara
Finlandia:
Standardisasi kaku dan berlebihan adalah musuh kreativitas.
Ki Hadjar Dewantara:
Anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratinya yang unik, tak mungkin pendidik “mengubah padi menjadi jagung”, atau sebaliknya.
[Keluarga, Desember 1936]

Finlandia:
Anak harus bermain.
Ki Hadjar Dewantara:
Bermain adalah untutan jiwa anak untuk menuju ke arah kemajuan hidup jasmani maupun rohani.
[Mimbar Indonesia, Desember 1948]

Ironis ketika negara lain menerapkan prinsip-prinsip pendidikan Ki Hadjar Dewantara
yang ditulis puluhan tahun lalu dan sukses meningkatkan kinerja pendidikan mereka...kita sendiri semakin terasing dari pemikiran-pemikirannya.

Kita harus mengembalikan persekolahan menjadi TAMAN, tempat belajar yang MENYENANGKAN.

Mengubah pendidikan itu seperti mengubah arah kapal tanker, bukan seperti mengubah arah speed boat.
 
Visi-misi pendidikan pemerintahan baru
Nawacita pemerintahan yang terkait dengan pendidikan
5.Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.

• Program “Indonesia Pintar” melalui Wajib Belajar 12 tahun bebas pungutan.

6.Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional

• Membangun sejumlah science and technopark di kawasan politeknik dan SMK-SMK dengan prasarana dan sarana dengan teknologi terkini.

Nawacita pemerintahan yang terkait dengan pendidikan
8.Melakukan revolusi karakter bangsa

• Membangun pendidikan kewarganegaraan.
• Menghilangkan model penyeragaman dalam sistem pendidikan nasional.
• Jaminan hidup yang memadai bagi para guru terutama bagi guru yang ditugaskan di daerah terpencil.

Nawacita pemerintahan yang terkait dengan pendidikan
9.Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia

• Memperkuat pendidikan ke-bhinneka-an dan menciptakan ruang-ruang dialog antar warga.
• Mengembangkan insentif khusus untuk memperkenalkan dan mengangkat kebudayaan lokal.
• Meningkatkan proses pertukaran budaya untuk membangun kemajemukan sebagai kekuatan budaya.

Tentang Kurikulum 2013
Beberapa poin:

• Tim evaluasi sedang bekerja menentukan keberlanjutan Kurikulum 2013.
• Beberapa opsi keberlanjutan dan revisi Kurikulum 2013.
• Evaluasi dan masukan dari daerah.
• Kaitan Kurikulum 2013 dengan janjipemerintahan baru.
• [menghilangkan penyeragaman dalam pendidikan, pengembangan pendidikan kewarganegaraan, pengembangan pendidikan karakter, dll]

Tentang Ujian Nasional
Beberapa poin:

• Beberapa opsi keberlanjutan dan reposisi Ujian Nasional.
• Ujian Nasional untuk siapa? – Perlunya merancang alat akuntabilitas yang bermanfaat bagi seluruh stakeholder.
• Paradigma pemerintah sebagai pompa yang menolong dan memberdayakan siswa sejak dini, alih-alih sekadar penyaring yang menghakimi dan menghukumi siswa di ujung.
• Kaitan Ujian Nasional dengan janji pemerintahan baru. [menghilangkan penyeragaman dalam pendidikan, pemerataan mutu pendidikan Indonesia, pengembangan pendidikan karakter, dll]

Yang utama adalah guru...VIP-kan guru-guru kita!

• Lepaskan guru dari segala kepentingan politik praktis di pusat maupun daerah.
• Dorong masyarakat memberikan keistimewaan dan keutamaan pada guru-guru kita.
• Bantu guru mengurangi pengeluarannya dengan mendorong dunia bisnis memberikan program-program potongan harga khusus bagi guru.

Yang sering terlewatkan...Pendidikan orangtua

• Keluarga sebagai salah satu dari trisentra pendidikan adalah tempat pendidikan yang pertama dan utama. Kinerja akademik anak di sekolah pun sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar sekolah, utamanya di rumah.
• Sangat penting untuk melibatkan orangtua secara aktif dalam proses pendidikan di sekolah agar pembelajaran yang diterima anak bisa selaras dan tidak saling menegasikan.
• Perlu disebarkan program-program yang mendukung orangtua mendapatkan panduan dan bimbingan dalam mengawal proses pendidikan dan tumbuh kembang anaknya.

Kepemimpinan Lokal dan Kinerja Pendidikan

• Laporan Bank Dunia pada tahun 2013 menunjukkan keterkaitan antara model dan mutu kepemimpinan lokal dengan kinerja pendidikan. Beberapa temuan:
• Daerah yang memprioritaskan pendidikan dan menyisihkan anggaran lebih besar cenderung mendapatkan hasil kinerja pendidikan yang lebih baik.
• Daerah dengan pengelolaan pendidikan yang baik memiliki lebih banyak sekolah dengan jumlah guru yang tepat sehingga menaikkan kinerja pendidikan.
• Daerah dengan tingkat transparansi dan akuntabilitas yang lebih tinggi cenderung memprioritaskan pendidikan dan memiliki lebih banyak guru bermutu sehingga menaikkan kinerja pendidikan daerah.

Langkah-langkah perbaikan yang perlu kita lakukan bersama
Catatan awal:

• Mengelola pendidikan tidaklah mudah. Sebagian beban pengelolaan jatuh ke daerah walau seringkali masalah muncul dari pusat.
• Banyak landasan regulasi yang sebenarnya sudah diletakkan, namun bantuan dari pemerintah pusat bagi daerah untuk mengembangkan kapasitas masih kurang.
• Pusat belum menjadi fasilitator dan mentor bagi daerah untuk bersama-sama mengembangkan kapasitas dan selama ini masih mengandalkan pola hubungan instruksional.

Kami akan perbaiki kekurangan ini!

Langkah-langkah perbaikan
PR bersama:

1. Meningkatkan kinerja delapan standar layanan pendidikan  di semua sekolah dalam waktu 3-4 tahun sehingga tidak ada  yang berada di bawah standar layanan minimal. Every school is a good school.
2. Gerakan meningkatkan kemuliaan dan mutu guru. Pembenahan dan penuntasan status kepegawaian guru.
3. Membangun jejaring komunikasi dan kolaborasi yang lebih baik antar pemerintah daerah untuk saling berbagi    praktik-pratik baik, termasuk yang muncul dari masyarakat.
4. Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan pihak swasta dalam membantu memecahkan masalah dan meningkatkan kinerja pendidikan daerah.

 Langkah-langkah perbaikan
Yang bisa Anda lakukan:

1. Mohon untuk mengukur diri dan menentukan apa yang  bisa dibantu oleh pemerintah pusat untuk  mengembangkan  kapasitas daerah dalam hal kinerja organisasi dan kemampuan tiap-tiap sumber daya manusia, di luar  bantuan fasilitas dan pendanaan.
2. Mohon untuk lebih sering hadir berkeliling di sekolah, hadir berkeliling di KKG/MGMP, hadir upacara sekolah secara bergilir, berkunjung dan berbicara dengan orangtua dan komite sekolah, berdiskusi dengan elemen pendidikan  dan aktivis pendidikan di daerah.
3. Mendorong gerakan pendidikan, baik yang diinisiasi oleh pemerintah daerah maupun oleh masyarakat di tingkat
4. akar rumput agar merebak di seluruh kabupaten

Begitu banyak inovasi pendidikan lahir dari penjuru Indonesia.

Ayo kita bertukar praktik baik!

Disampaikan Mendikbud R. Anies Baswedan, PhD dalam Silaturahmi Kementerian dengan Kepala Dinas Jakarta, 1 Desember 2014. Paparan selengkapnya  dapat diunduh di sini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Sesuai waktu yang telah ditetapkan, tim evaluasi Kurikulum 2013 memberikan hasil evaluasinya kepada Mendikbud Anies Baswedan, Rabu, (03/12/2014). Dalam rapat dengan Mendikbud, ketua tim evaluasi yang juga mantan Dirjen Pendidikan Dasar, Suyanto, mengatakan ada tiga opsi dapat dilakukan terhadap implementasi Kurikulum 2013.

Opsi pertama adalah menghentikan implementasi Kurikulum 2013 sambil menyempurnakan seluruh komponen dan perangkat Kurikulum 2013. Opsi kedua, meneruskan implementasi Kurikulum 2013 untuk sekolah yang sudah siap melaksanakan sambil melakukan perbaikan.

Sementara itu, opsi ketiganya meneruskan implementasi Kurikulum 2013 di seluruh sekolah sambil melakukan perbaikan. Dalam memberikan rekomendasi tiga opsi tersebut kepada Mendikbud, tim evaluasi juga memberikan pertimbangan kebijakan dan implikasi opsi.

Suyanto mengatakan, ada satu hal yang mencuat dalam rapat tersebut, yaitu rencana membuat prototipe sekolah yang baik dalam implementasi Kurikulum 2013.

"Itu (membuat prototipe), yang berperan utama adalah guru dan kepala sekolah. Guru dan kepala sekolah harus dilatih secara benar dan betul-betul memiliki kompetensi,” ujarnya usai melaporkan hasil evaluasi Kurikulum 2013.

Sekolah yang bisa menjadi sekolah prototipe itu, katanya, bisa merupakan sekolah yang sejak 2013 sudah menjalankan Kurikulum 2013, yaitu sebanyak 6.326 sekolah, maupun sekolah yang baru melaksanakan Kurikulum 2013.

"Tapi, kita periksa dulu kesiapannya," tutur Suyanto.

Dia mengatakan, Mendikbud meminta tim evaluasi Kurikulum 2013 untuk mengembangkan rencana prototipe itu, dan melakukan penggandaan.

"Dibuat kloning. Kalau prototipe yang 6.000 sudah hebat, akan dikloning kemana-mana. Bupati-bupati mau ditelepon Pak Menteri supaya melakukan penggandaan atau multiplikasi dari proses yang telah dilakukan di sekolah-sekolah model atau di sekolah prototipe itu," katanya.

Rencana membuat prototipe tersebut dinilainya sesuai dengan salah satu teori belajar.

"Teori mengatakan ketika orang belajar melihat sebuah model maka akan lebih cepat belajarnya," ujar Suyanto.

Pengembangan prototipe itu akan dilakukan secepat-cepatnya, dengan tujuan membuat sekolah prototipe sebanyak-banyaknya. Dia menambahkan, jika opsi kedua menjadi pilihan, maka sekolah yang merasa kesulitan dalam implementasi Kurikulum 2013 boleh kembali menggunakan kurikulum sebelumnya, yaitu Kurikulum 2006.

Namun, dari hasil evaluasi dan opsi yang diberikan tim evaluasi tersebut, keputusan berada di tangan Mendikbud. Mendikbud sendiri yang akan berbicara di depan publik tentang kebijakan yang akan dilakukan terkait implementasi Kurikulum 2013.

Kurikulum Setengah Matang dan Dipaksakan

JAKARTA - Setelah menghela nafas panjang, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan blak-blakan memaparkan rapat perdana revisi Kurikulum 2013 (K13) di Jakarta kemarin.

Kesimpulannya, K13 merupakan barang yang setengah matang. Parahnya lagi dipaksanakan untuk diberlakukan di seluruh Indonesia.

Dalam rapat perdana itu, Anies mengumpulkan mantan pejabat dan pejabat aktif Kemendikbud yang terlibat membidani kelahiran K13. Diantaranya mantan wakil Mendikbud Musliar Kasim dan mantan Kepala Balitbang Kemendikbud Khairil Anwar Notodiputro.

Selain itu dia juga mendatangkan Dirjen Pendidikan Dasar Hamid Muhammad dan Kepala Balitbang Kemendikbud Furqan.

Sedangkan pihak yang memegang kunci untuk menyampaikan review impelemntasi adalah Kepala SMAN 76 Jakarta Retno Listyarti dan pakar kurikulum Weilin Han. "Kita sengajar hadirkan pihak dari luar untuk me-review. Supaya jernih analisanya," kata Anies saat ditemui setelah salat Maghrib tadi malam.

Menteri asal Kuningan, Jawa Barat itu mengatakan ada dua kesimpulan penting dalam pertemuan evaluasi K13 ini. Pertama adalah kurikulum yang diluncurkan tahun lalu itu adalah kurikulum yang setengah matang dan dipaksakan untuk dijalankan di seluruh Indonesia. Kedua Kemendikbud menerjunkan tim untuk mendeteksi seberapa mentahnya kurikulum ini di lapangan.

"Saya ini menerima warisan masalah kebijakan implementasi kurikulum," jelas dia. Lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu memaparkan, banyak sekali indikator bahwa K13 ini belum matang dan dipaksakan. Seperti ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan materi yang diajarkan dalam buku pelajaran.



Bagi mantan rektor Universitas Paramadina itu, kekurangan K13 itu merupakan buah dari keputusan pemerintah yang tergesa-gesa. Dia mencontohkan seperti orang yang ditugasi menulis buku dalam waktu yang singkat. Tentu potensi terjadi kesalahan atau bolong-bolong dalam tulisannya semakin besar.

Terkait urusan buku K13 yang belum komplit pendistribusiannya, bagi Anies adalah gambaran teknis ketidaksiapan implementasi. Dia lantas membandingkan implementasi K13 ini dengan Kurikulum 2006 atau akrab dikenal Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kuriulum 2006 ini ternyata mulai diterapkan pada 2004. Itu artinya terdapat 2 tahun masa ujicoba sebelum dijalankan secara menyeluruh.

Menurutnya implementasi K13 tahun ini difokuskan kepada 6.400 unit sekolah percontohan dulu. Setelah itu harus ada laporan balik (feedback) dari sekolah untuk dianalisa Kemendikbud. Tetapi yang terjadi adalah, K13 tahun ini dipaksanakan diterapkan di 200 ribu lebih sekolah SD, SMP, dan SMA di seluruh Indonesia.

Pencetus gerakan Indonesia Mengajar (IM) itu berharap, meskipun nyata-nyata K13 setengah matang, para guru diminta untuk tidak terlalu khawatir atau cemas.

Masalah lainnya adalah soal evaluasi pendidikan. Banyak guru yang kesulitan menjalankan evaluasi K13 yang berbasis diskripsi. Menurut Anies sistem ini mudah dijalankan di Eropa. Sebab jumlah siswa dalam satu kelas hanya 20 anak dan gurunya ada 2-3 orang. Sementara di Indonesia, seorang guru mengajar hingga 40 siswa.

"Meski saya akui guru-guru sekarang sudah cemas," jelasnya. Kemendikbud menargetkan keputusan final nasib K13 ini Desember nanti. Bertepatan dengan berakhirnya semester I tahun ajaran 2014/2015.

Salah satu reviewer evaluasi K13 Retno Listyarti menuturkan, dia kemarin membeber semua dokumen kelemahan implementasi K13. "Saya beberkan hasil analisa kami beberapa bulan terakhir," katanya.

Kepala sekolah berkerudung itu mengatakan, Kemendikbud harus tegas menghentikan sementara (moratorium) implementasi K13. Moratorium itu digulirkan selama Kemendikbud merevisi K13 sampai tuntas. Selama masa moratorium, pembelajaran dikembalikan kembali ke Kurikulum 2006 (KTSP). (wan)

SURABAYA PENENTU UNAS ONLINE

SURABAYA - Surabaya bakal mencatat sejarah penting dalam pendidikan berbasis teknologi informasi atau e-learning. Di antara tiga kota yang ditunjuk Kemendikbud, yaitu Surabaya, Jogjakarta, dan Semarang, ternyata hanya Surabaya yang siap uji coba unas online. Kesiapan software menentukan. 

Menurut rencana, uji coba ujian nasional (unas) online berlangsung pekan depan. Modelnya adalah uji petik. Kabid Pendidikan Menengah dan Kejuruan Dispendik Surabaya Sudarminto menjelaskan, semua infrastruktur untuk rencana uji petik itu terus disempurnakan. Baik hardware, software, maupun server. Termasuk pesertanya.

"Software sudah diprogram selama tiga hari ini dan akan disempurnakan tim dari Jakarta. Tim IT (teknologi informasi, Red) Kemendikbud akan menguji cobanya minggu depan," kata mantan kepala SMAN 16 tersebut.

Bagaimana pelaksanaan uji coba itu? Sudarminto menyebut uji petik bakal melibatkan sekitar 16 ribu siswa SMK se-Surabaya. Baik negeri maupun swasta. Pelaksanaannya secara bergilir atau sif.

Uji coba perangkat hari-hari ini akan menentukan pelaksanaan uji petik. Hasilnya dipantau langsung tim Kemendikbud. "Subrayon mana saja yang perangkatnya masih bermasalah akan kami list dan laporkan," ujarnya.

Seharusnya, lanjut Sudarminto, Kemendikbud tidak hanya bergantung pada kesiapan Kota Surabaya. Pemerintah pusat juga justru harus mendukung penuh kesiapan perangkat agar uji petik nanti sukses. Sebab, hasil uji petik itu sangat menentukan rencana pelaksanaan unas online pada April 2015.

Sudarminto menyatakan yakin unas online kali pertama, khususnya di Surabaya, bakal berhasil. "Karena secara budaya, kami sudah siap. Tiap tahun sudah menggelar tryout online," imbuhnya.

Ditanya soal kemungkinan gangguan, Sudarminto menyebut salah satunya ialah gangguan listrik. Kalau sampai listrik padam, pihaknya tidak bisa mengandalkan genset. Sebab, server unas onlineterpusat di Kemendikbud Jakarta.

Anggota Dewan Pendidikan Surabaya Zulfery Yusal Koto mengingatkan, kesiapan jaringan merupakan hal yang sangat krusial. Mengapa? "Unas online tidak sama dengan SNM PTN maupun PPDB," ujarnya.

Dalam unas online, semua siswa peserta ujian akan mengakses secara serentak. Prosesnya berbeda dengan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNM PTN). Keduanya tidak serentak. "Kami di dewan pendidikan akan memantau sampai ke lokasi ujian," kata Zulfery.

Persiapan perangkat, tambah dia, tidak mungkin dilakukan secara satu per satu unit komputer. Misalnya, meng-install komputer satu per satu di sekolah-sekolah. Cara itu sangat lemah.

Pertama, itu tidak efektif karena ada ribuan komputer yang harus di-install. Kedua, dibutuhkan waktu dan biaya yang banyak. Ketiga, rawan terjadi gangguan saat pelaksanaan. "Jadi, harus ada jaminan perangkat untuk unas online ini sudah siap," jelas lelaki yang juga ahli IT itu. (kit/c6/roz)

EVALUASI KURIKULUM 2013

JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan akhirnya bersikap terbuka terhadap Kurikulum 2013 (K-13). Dia segera mengevaluasi implementasi K-13 dengan mengumpulkan masukan dari masyarakat.

Meskipun begitu, belum ada tanda-tanda ia akan mengubah kurikulum anyar itu secara total.

Sejak awal Anies mengatakan, pada prinsipnya dia menyukuri perkembangan dan program-program pendidikan yang dirancang Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. "Tetapi jika ada yang kurang, harus kita perbaiki," katanya di Jakarta kemarin.

Terkait dengan program K-13, mantan rektor Universitas Paramadina itu berencana melakukan evaluasi. Dia menjelaskan evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan implementasi kurikulum yang sudah berjalan dua tahun itu.

Selain itu Anies mengatakan, akan mengundang semua elemen masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. "Kami akan menggali masukan-masukan dari semua pihak. Ada para praktisi dan pengamat pendidikan," katanya.

Menteri kelahiran Kuningan, Jawa Barat itu mengatakan, evaluasi K-13 sangat penting. Diantaranya adalah untuk melihat secara serius implementasi selama ini. Titik utama evaluasi ini bukan semata mengukur kuantitas atau jangkauan implementasi.

Lebih dari itu juga melihat kualitas dan intensitas implementasi konten kurikulumnya.

Tokoh penggagas program Indonesia Mengajar itu mengatakan, implementasi kurikulum tidak hanya urusan pemerintah saja. Tetapi juga menuntut keterlibatan banyak pihak.

"Dalam menjalankan evaluasi ini, kita ingin melihat implementasi kurikulum secara jernih," papar dia. Sehingga bisa segera diputuskan solusi terkait permasalah implementasi yang ada. Seperti urusan penyebaran buku yang belum beres dan sejenisnya.

Anies mengatakan Kemendikbud tidak akan memperjuangkan ego untuk nekad menjalankan terus implementasi K-13 tanpa evaluasi. Menurutnya, kurikulum merupakan urusan negara karena menyangkut masa depan anak-anak Indonesia.

"Saat evaluasi nanti, lepaskan semua kepentingan. Kepentingan utama harus masa depan anak-anak," pungkasnya.

Dari aspek penganggaran di APBN 2015, potensi terjadi revisi K-13 tahun depan sangat sulit. Sebab saat rancangan APBN 2015 disusun oleh kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, nama mata anggarannya sudah "dikunci".

Mata anggaran itu sudah diberi nama kegiatan memantapkan implementasi K-13 di tahun anggaran 2015 sekitar Rp 1,3 triliun.

Irjen Kemendikbud Haryono Umar mengatakan, urusan anggaran K-13 ini sama dengan anggaran BSM yang berubah nama menjadi KIP. Haryono mengatakan harus ada revisi nomenklatur anggaran, jika pemerintah saat ini memaksakan ada agenda baru. "BSM dan kurikulum ini sama. Kalau mau diubah harus ada revisi nomenklatur," paparnya.

Pada 2015 nanti, anggaran kurikulum di Kemendikbud difokuskan untuk menuntaskan implementasi K-13. Tahun depan, siswa di kelas III dan VI SD, III SMP dan SMA mulai merasakan kurikulum baru. Sedangkan tahun ini, K-13 diterapkan untuk anak kelas I, II, IV, dan V SD, serta siswa kelas I-II SMP dan SMA.

Pengamat pendidikan Mohammad Abduhzen mengatakan, sikap Mendikbud Anies yang terbuka akan mengevaluasi K-13 patut disambut positif. Mumpung anggaran 2015 belum terpakai, sebaiknya K-13 dievaluasi dulu.

Abduhzen memberikan masukan, selama proses evaluasi ini, harus disiapkan blue print (cetak biru) arah pendidikan Kabine Kerja. "Cetak biru itu harus disesuaikan dengan semangat yang diusung Presiden Joko Widodo," katanya.

Diantaranya terkait dengan karakter mandiri, revolusi mental, dan penguatan maritim. Menurut Abduhzen, K-13 belum menjangkau gagasan-gagasan Jokowi itu.

Sehingga wajar-wajar saja jika selama era Presiden Jokowi bakal ada revisi kurikulum. "Saya tidak tahu pastinya kapan revisi itu. Tetapi pasti akan ada perbaikan," paparnya. (wan)

Kurikulum 2013 Tak Sesuai Visi Misi Jokowi

JAKARTA - Implementasi kurikulum 2013 akan mengalami hambatan baru. Pasalnya, acuan terbaru pendidikan Indonesia itu tidak sesuai dengan visi misi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam bidang pendidikan, Jokowi memiliki setidaknya empat visi misi penting. Pertama, pelaksanaan wajib belajar 12 tahun; kedua, pengadaan program Kartu Indonesia Pintar (KIP); ketiga, penyesuaian kurikulum; dan keempat, menghapus model keseragaman, termasuk Ujian Nasional (UN).

Salah satu visi misi yang dikritisi oleh Pengamat Pendidikan Dharmaningtyas ialah penyesuaian kurikulum. Pendapat tersebut disampaikan oleh Tyas dalam diskusi bertajuk Akses Pendidikan Berkualitas untuk Semua besutan Network for Education Watch (NEW) atau Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).

"Jokowi mau kurikulum memberikan keseimbangan antara aspek lokal dan nasional. Maka kurikulum 2013 tidak cocok karena terlalu sentralistik, yang pas adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sehingga daerah punya wewenang dan kreasi lebih besar untuk mengembangkan aspek lokal," ujar Tyas di Hotel Mega Matraman, Matraman, Jakarta Pusat, Sabtu (8/11/2014).

Menurut Tyas, kurikulum 2013 tidak dapat diterapkan di daerah terpencil. Hanya sekolah di pusat kota serta siap secara sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia, dalam hal ini kualitas dan kuantitas guru, yang bisa menerapkan kurikulum baru tersebut.

"Kurikulum 2013 cocok untuk di Jakarta tapi yang di Papua akan semakin ketinggalan. Sekolah yang sudah siap silakan pakai Kurikulum 2013, kalau belum siap pakai saja KTSP. Dan kalau Kurikulum 2013 mau diterapkan secara nasional, harus ada penambahan konsep," tuturnya.

Tyas berpendapat, melihat keragaman di Indonesia, maka tidak salah jika memiliki kurikulum lebih dari satu. Dia menyarankan, setiap sekolah hendaknya memiliki kebebasan untuk menentukan jenis kurikulum yang sesuai dengan kondisi masing-masing.

"Sekolah dapat memilih kurikulum yang paling pas dengan kondisi sekolah. Sebagai negara yang beragam dan luas, seperti Indonesia tidak dosa bila mempunyai kurikulum lebih dari satu dan model evaluasi yang beragam pula," urai Tyas.

Gagas "Gerakan Hormati Gurumu", Anies Siapkan Sejumlah Keistimewaan untuk Guru

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan mengatakan, salah satu prioritasnya adalah mengembalikan marwah guru. Gerakan penghormatan terhadap guru, kata Anies, harus dilakukan dari segala lini dan tak hanya sekadar seremoni atau pun dalam bentuk materi.

“Bulan ini saya akan launching Gerakan Hormati Gurumu. Banyak yang harus dilakukan. Saya ingin buat gerakan untuk guru, tidak hanya sebagai program,” ujar Anies, dalam wawancara dengan Kompas dan Kompas.com, di kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (11/11/2014).

Anies mengusulkan agar bentuk penghormatan guru dilakukan dalam banyak hal yang melibatkan masyarakat dalam cakupan besar. Saat ini, kata Anies, ia tengah mengupayakan program diskon toko buku bagi guru hingga prioritas boarding naik ke pesawat terbang. Meski sederhanaan, keistimewaan ini dinilai akan menumbuhkan kesadaran bagi banyak orang bahwa mereka tidak bisa lepas dari peran guru. 

“Apa susahnya sih kasih diskon untuk guru untuk semua urusan. Datang ke toko buku, datang ke toko apa pun dapat keringanan. Kalau guru mau terbang, izinkan dulu guru boarding. Saya mau ngomong ke CEO airline, biar semua orang di tempat itu sadar bahwa saya bisa duduk di tempat itu karena guru,” papar penggagas Gerakan Indonesia Mengajar itu.

“Jadi menghormati guru tidak hanya sekadar menaikkan revenue, diupacarakan, tapi gerakan seluruh rakyat, yuk kita ramai-ramai. Maka dari itu, sifatnya jangan uang,” katanya.

Dengan membudayakan penghormatan terhadap guru mulai dari hal-hal kecil itu, Anies menilai suasana belajar pun akan berubah. Sementara, peran negara dalam gerakan ini, kata Anies, tetap sebagai pemberi fasilitas dan pendorong gerakan masyarakat.

“Bagian kami kasih insentif pajak, tapi yang bergerak di depan ya seluruh rakyat. Ini memungkinkan karena ada kemajuan teknologi dan memungkinkan bahwa ada lapisan menengah baru di Indonesia. Kalau dulu enggak bisa karena semua miskin, karena itu hanya negara yang bisa melakukan,” kata Anies.