Jumat, 14 November 2014

Kurikulum 2013 Tak Sesuai Visi Misi Jokowi


JAKARTA - Implementasi kurikulum 2013 akan mengalami hambatan baru. Pasalnya, acuan terbaru pendidikan Indonesia itu tidak sesuai dengan visi misi Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam bidang pendidikan, Jokowi memiliki setidaknya empat visi misi penting. Pertama, pelaksanaan wajib belajar 12 tahun; kedua, pengadaan program Kartu Indonesia Pintar (KIP); ketiga, penyesuaian kurikulum; dan keempat, menghapus model keseragaman, termasuk Ujian Nasional (UN).
Salah satu visi misi yang dikritisi oleh Pengamat Pendidikan Dharmaningtyas ialah penyesuaian kurikulum. Pendapat tersebut disampaikan oleh Tyas dalam diskusi bertajuk Akses Pendidikan Berkualitas untuk Semua besutan Network for Education Watch (NEW) atau Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).
"Jokowi mau kurikulum memberikan keseimbangan antara aspek lokal dan nasional. Maka kurikulum 2013 tidak cocok karena terlalu sentralistik, yang pas adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sehingga daerah punya wewenang dan kreasi lebih besar untuk mengembangkan aspek lokal," ujar Tyas di Hotel Mega Matraman, Matraman, Jakarta Pusat, Sabtu (8/11/2014).
Menurut Tyas, kurikulum 2013 tidak dapat diterapkan di daerah terpencil. Hanya sekolah di pusat kota serta siap secara sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia, dalam hal ini kualitas dan kuantitas guru, yang bisa menerapkan kurikulum baru tersebut.
"Kurikulum 2013 cocok untuk di Jakarta tapi yang di Papua akan semakin ketinggalan. Sekolah yang sudah siap silakan pakai Kurikulum 2013, kalau belum siap pakai saja KTSP. Dan kalau Kurikulum 2013 mau diterapkan secara nasional, harus ada penambahan konsep," tuturnya.
Tyas berpendapat, melihat keragaman di Indonesia, maka tidak salah jika memiliki kurikulum lebih dari satu. Dia menyarankan, setiap sekolah hendaknya memiliki kebebasan untuk menentukan jenis kurikulum yang sesuai dengan kondisi masing-masing.
"Sekolah dapat memilih kurikulum yang paling pas dengan kondisi sekolah. Sebagai negara yang beragam dan luas, seperti Indonesia tidak dosa bila mempunyai kurikulum lebih dari satu dan model evaluasi yang beragam pula," urai Tyas.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar