Kurikulum Setengah Matang dan Dipaksakan

JAKARTA - Setelah menghela nafas panjang, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan blak-blakan memaparkan rapat perdana revisi Kurikulum 2013 (K13) di Jakarta kemarin.

Kesimpulannya, K13 merupakan barang yang setengah matang. Parahnya lagi dipaksanakan untuk diberlakukan di seluruh Indonesia.

Dalam rapat perdana itu, Anies mengumpulkan mantan pejabat dan pejabat aktif Kemendikbud yang terlibat membidani kelahiran K13. Diantaranya mantan wakil Mendikbud Musliar Kasim dan mantan Kepala Balitbang Kemendikbud Khairil Anwar Notodiputro.

Selain itu dia juga mendatangkan Dirjen Pendidikan Dasar Hamid Muhammad dan Kepala Balitbang Kemendikbud Furqan.

Sedangkan pihak yang memegang kunci untuk menyampaikan review impelemntasi adalah Kepala SMAN 76 Jakarta Retno Listyarti dan pakar kurikulum Weilin Han. "Kita sengajar hadirkan pihak dari luar untuk me-review. Supaya jernih analisanya," kata Anies saat ditemui setelah salat Maghrib tadi malam.

Menteri asal Kuningan, Jawa Barat itu mengatakan ada dua kesimpulan penting dalam pertemuan evaluasi K13 ini. Pertama adalah kurikulum yang diluncurkan tahun lalu itu adalah kurikulum yang setengah matang dan dipaksakan untuk dijalankan di seluruh Indonesia. Kedua Kemendikbud menerjunkan tim untuk mendeteksi seberapa mentahnya kurikulum ini di lapangan.

"Saya ini menerima warisan masalah kebijakan implementasi kurikulum," jelas dia. Lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) itu memaparkan, banyak sekali indikator bahwa K13 ini belum matang dan dipaksakan. Seperti ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan materi yang diajarkan dalam buku pelajaran.



Bagi mantan rektor Universitas Paramadina itu, kekurangan K13 itu merupakan buah dari keputusan pemerintah yang tergesa-gesa. Dia mencontohkan seperti orang yang ditugasi menulis buku dalam waktu yang singkat. Tentu potensi terjadi kesalahan atau bolong-bolong dalam tulisannya semakin besar.

Terkait urusan buku K13 yang belum komplit pendistribusiannya, bagi Anies adalah gambaran teknis ketidaksiapan implementasi. Dia lantas membandingkan implementasi K13 ini dengan Kurikulum 2006 atau akrab dikenal Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kuriulum 2006 ini ternyata mulai diterapkan pada 2004. Itu artinya terdapat 2 tahun masa ujicoba sebelum dijalankan secara menyeluruh.

Menurutnya implementasi K13 tahun ini difokuskan kepada 6.400 unit sekolah percontohan dulu. Setelah itu harus ada laporan balik (feedback) dari sekolah untuk dianalisa Kemendikbud. Tetapi yang terjadi adalah, K13 tahun ini dipaksanakan diterapkan di 200 ribu lebih sekolah SD, SMP, dan SMA di seluruh Indonesia.

Pencetus gerakan Indonesia Mengajar (IM) itu berharap, meskipun nyata-nyata K13 setengah matang, para guru diminta untuk tidak terlalu khawatir atau cemas.

Masalah lainnya adalah soal evaluasi pendidikan. Banyak guru yang kesulitan menjalankan evaluasi K13 yang berbasis diskripsi. Menurut Anies sistem ini mudah dijalankan di Eropa. Sebab jumlah siswa dalam satu kelas hanya 20 anak dan gurunya ada 2-3 orang. Sementara di Indonesia, seorang guru mengajar hingga 40 siswa.

"Meski saya akui guru-guru sekarang sudah cemas," jelasnya. Kemendikbud menargetkan keputusan final nasib K13 ini Desember nanti. Bertepatan dengan berakhirnya semester I tahun ajaran 2014/2015.

Salah satu reviewer evaluasi K13 Retno Listyarti menuturkan, dia kemarin membeber semua dokumen kelemahan implementasi K13. "Saya beberkan hasil analisa kami beberapa bulan terakhir," katanya.

Kepala sekolah berkerudung itu mengatakan, Kemendikbud harus tegas menghentikan sementara (moratorium) implementasi K13. Moratorium itu digulirkan selama Kemendikbud merevisi K13 sampai tuntas. Selama masa moratorium, pembelajaran dikembalikan kembali ke Kurikulum 2006 (KTSP). (wan)

SURABAYA PENENTU UNAS ONLINE

SURABAYA - Surabaya bakal mencatat sejarah penting dalam pendidikan berbasis teknologi informasi atau e-learning. Di antara tiga kota yang ditunjuk Kemendikbud, yaitu Surabaya, Jogjakarta, dan Semarang, ternyata hanya Surabaya yang siap uji coba unas online. Kesiapan software menentukan. 

Menurut rencana, uji coba ujian nasional (unas) online berlangsung pekan depan. Modelnya adalah uji petik. Kabid Pendidikan Menengah dan Kejuruan Dispendik Surabaya Sudarminto menjelaskan, semua infrastruktur untuk rencana uji petik itu terus disempurnakan. Baik hardware, software, maupun server. Termasuk pesertanya.

"Software sudah diprogram selama tiga hari ini dan akan disempurnakan tim dari Jakarta. Tim IT (teknologi informasi, Red) Kemendikbud akan menguji cobanya minggu depan," kata mantan kepala SMAN 16 tersebut.

Bagaimana pelaksanaan uji coba itu? Sudarminto menyebut uji petik bakal melibatkan sekitar 16 ribu siswa SMK se-Surabaya. Baik negeri maupun swasta. Pelaksanaannya secara bergilir atau sif.

Uji coba perangkat hari-hari ini akan menentukan pelaksanaan uji petik. Hasilnya dipantau langsung tim Kemendikbud. "Subrayon mana saja yang perangkatnya masih bermasalah akan kami list dan laporkan," ujarnya.

Seharusnya, lanjut Sudarminto, Kemendikbud tidak hanya bergantung pada kesiapan Kota Surabaya. Pemerintah pusat juga justru harus mendukung penuh kesiapan perangkat agar uji petik nanti sukses. Sebab, hasil uji petik itu sangat menentukan rencana pelaksanaan unas online pada April 2015.

Sudarminto menyatakan yakin unas online kali pertama, khususnya di Surabaya, bakal berhasil. "Karena secara budaya, kami sudah siap. Tiap tahun sudah menggelar tryout online," imbuhnya.

Ditanya soal kemungkinan gangguan, Sudarminto menyebut salah satunya ialah gangguan listrik. Kalau sampai listrik padam, pihaknya tidak bisa mengandalkan genset. Sebab, server unas onlineterpusat di Kemendikbud Jakarta.

Anggota Dewan Pendidikan Surabaya Zulfery Yusal Koto mengingatkan, kesiapan jaringan merupakan hal yang sangat krusial. Mengapa? "Unas online tidak sama dengan SNM PTN maupun PPDB," ujarnya.

Dalam unas online, semua siswa peserta ujian akan mengakses secara serentak. Prosesnya berbeda dengan penerimaan peserta didik baru (PPDB) dan seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNM PTN). Keduanya tidak serentak. "Kami di dewan pendidikan akan memantau sampai ke lokasi ujian," kata Zulfery.

Persiapan perangkat, tambah dia, tidak mungkin dilakukan secara satu per satu unit komputer. Misalnya, meng-install komputer satu per satu di sekolah-sekolah. Cara itu sangat lemah.

Pertama, itu tidak efektif karena ada ribuan komputer yang harus di-install. Kedua, dibutuhkan waktu dan biaya yang banyak. Ketiga, rawan terjadi gangguan saat pelaksanaan. "Jadi, harus ada jaminan perangkat untuk unas online ini sudah siap," jelas lelaki yang juga ahli IT itu. (kit/c6/roz)

EVALUASI KURIKULUM 2013

JAKARTA - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan akhirnya bersikap terbuka terhadap Kurikulum 2013 (K-13). Dia segera mengevaluasi implementasi K-13 dengan mengumpulkan masukan dari masyarakat.

Meskipun begitu, belum ada tanda-tanda ia akan mengubah kurikulum anyar itu secara total.

Sejak awal Anies mengatakan, pada prinsipnya dia menyukuri perkembangan dan program-program pendidikan yang dirancang Kabinet Indonesia Bersatu jilid II. "Tetapi jika ada yang kurang, harus kita perbaiki," katanya di Jakarta kemarin.

Terkait dengan program K-13, mantan rektor Universitas Paramadina itu berencana melakukan evaluasi. Dia menjelaskan evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan implementasi kurikulum yang sudah berjalan dua tahun itu.

Selain itu Anies mengatakan, akan mengundang semua elemen masyarakat yang peduli terhadap pendidikan. "Kami akan menggali masukan-masukan dari semua pihak. Ada para praktisi dan pengamat pendidikan," katanya.

Menteri kelahiran Kuningan, Jawa Barat itu mengatakan, evaluasi K-13 sangat penting. Diantaranya adalah untuk melihat secara serius implementasi selama ini. Titik utama evaluasi ini bukan semata mengukur kuantitas atau jangkauan implementasi.

Lebih dari itu juga melihat kualitas dan intensitas implementasi konten kurikulumnya.

Tokoh penggagas program Indonesia Mengajar itu mengatakan, implementasi kurikulum tidak hanya urusan pemerintah saja. Tetapi juga menuntut keterlibatan banyak pihak.

"Dalam menjalankan evaluasi ini, kita ingin melihat implementasi kurikulum secara jernih," papar dia. Sehingga bisa segera diputuskan solusi terkait permasalah implementasi yang ada. Seperti urusan penyebaran buku yang belum beres dan sejenisnya.

Anies mengatakan Kemendikbud tidak akan memperjuangkan ego untuk nekad menjalankan terus implementasi K-13 tanpa evaluasi. Menurutnya, kurikulum merupakan urusan negara karena menyangkut masa depan anak-anak Indonesia.

"Saat evaluasi nanti, lepaskan semua kepentingan. Kepentingan utama harus masa depan anak-anak," pungkasnya.

Dari aspek penganggaran di APBN 2015, potensi terjadi revisi K-13 tahun depan sangat sulit. Sebab saat rancangan APBN 2015 disusun oleh kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, nama mata anggarannya sudah "dikunci".

Mata anggaran itu sudah diberi nama kegiatan memantapkan implementasi K-13 di tahun anggaran 2015 sekitar Rp 1,3 triliun.

Irjen Kemendikbud Haryono Umar mengatakan, urusan anggaran K-13 ini sama dengan anggaran BSM yang berubah nama menjadi KIP. Haryono mengatakan harus ada revisi nomenklatur anggaran, jika pemerintah saat ini memaksakan ada agenda baru. "BSM dan kurikulum ini sama. Kalau mau diubah harus ada revisi nomenklatur," paparnya.

Pada 2015 nanti, anggaran kurikulum di Kemendikbud difokuskan untuk menuntaskan implementasi K-13. Tahun depan, siswa di kelas III dan VI SD, III SMP dan SMA mulai merasakan kurikulum baru. Sedangkan tahun ini, K-13 diterapkan untuk anak kelas I, II, IV, dan V SD, serta siswa kelas I-II SMP dan SMA.

Pengamat pendidikan Mohammad Abduhzen mengatakan, sikap Mendikbud Anies yang terbuka akan mengevaluasi K-13 patut disambut positif. Mumpung anggaran 2015 belum terpakai, sebaiknya K-13 dievaluasi dulu.

Abduhzen memberikan masukan, selama proses evaluasi ini, harus disiapkan blue print (cetak biru) arah pendidikan Kabine Kerja. "Cetak biru itu harus disesuaikan dengan semangat yang diusung Presiden Joko Widodo," katanya.

Diantaranya terkait dengan karakter mandiri, revolusi mental, dan penguatan maritim. Menurut Abduhzen, K-13 belum menjangkau gagasan-gagasan Jokowi itu.

Sehingga wajar-wajar saja jika selama era Presiden Jokowi bakal ada revisi kurikulum. "Saya tidak tahu pastinya kapan revisi itu. Tetapi pasti akan ada perbaikan," paparnya. (wan)

Kurikulum 2013 Tak Sesuai Visi Misi Jokowi

JAKARTA - Implementasi kurikulum 2013 akan mengalami hambatan baru. Pasalnya, acuan terbaru pendidikan Indonesia itu tidak sesuai dengan visi misi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dalam bidang pendidikan, Jokowi memiliki setidaknya empat visi misi penting. Pertama, pelaksanaan wajib belajar 12 tahun; kedua, pengadaan program Kartu Indonesia Pintar (KIP); ketiga, penyesuaian kurikulum; dan keempat, menghapus model keseragaman, termasuk Ujian Nasional (UN).

Salah satu visi misi yang dikritisi oleh Pengamat Pendidikan Dharmaningtyas ialah penyesuaian kurikulum. Pendapat tersebut disampaikan oleh Tyas dalam diskusi bertajuk Akses Pendidikan Berkualitas untuk Semua besutan Network for Education Watch (NEW) atau Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI).

"Jokowi mau kurikulum memberikan keseimbangan antara aspek lokal dan nasional. Maka kurikulum 2013 tidak cocok karena terlalu sentralistik, yang pas adalah Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) sehingga daerah punya wewenang dan kreasi lebih besar untuk mengembangkan aspek lokal," ujar Tyas di Hotel Mega Matraman, Matraman, Jakarta Pusat, Sabtu (8/11/2014).

Menurut Tyas, kurikulum 2013 tidak dapat diterapkan di daerah terpencil. Hanya sekolah di pusat kota serta siap secara sarana dan prasarana maupun sumber daya manusia, dalam hal ini kualitas dan kuantitas guru, yang bisa menerapkan kurikulum baru tersebut.

"Kurikulum 2013 cocok untuk di Jakarta tapi yang di Papua akan semakin ketinggalan. Sekolah yang sudah siap silakan pakai Kurikulum 2013, kalau belum siap pakai saja KTSP. Dan kalau Kurikulum 2013 mau diterapkan secara nasional, harus ada penambahan konsep," tuturnya.

Tyas berpendapat, melihat keragaman di Indonesia, maka tidak salah jika memiliki kurikulum lebih dari satu. Dia menyarankan, setiap sekolah hendaknya memiliki kebebasan untuk menentukan jenis kurikulum yang sesuai dengan kondisi masing-masing.

"Sekolah dapat memilih kurikulum yang paling pas dengan kondisi sekolah. Sebagai negara yang beragam dan luas, seperti Indonesia tidak dosa bila mempunyai kurikulum lebih dari satu dan model evaluasi yang beragam pula," urai Tyas.

Gagas "Gerakan Hormati Gurumu", Anies Siapkan Sejumlah Keistimewaan untuk Guru

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan mengatakan, salah satu prioritasnya adalah mengembalikan marwah guru. Gerakan penghormatan terhadap guru, kata Anies, harus dilakukan dari segala lini dan tak hanya sekadar seremoni atau pun dalam bentuk materi.

“Bulan ini saya akan launching Gerakan Hormati Gurumu. Banyak yang harus dilakukan. Saya ingin buat gerakan untuk guru, tidak hanya sebagai program,” ujar Anies, dalam wawancara dengan Kompas dan Kompas.com, di kediamannya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Selasa (11/11/2014).

Anies mengusulkan agar bentuk penghormatan guru dilakukan dalam banyak hal yang melibatkan masyarakat dalam cakupan besar. Saat ini, kata Anies, ia tengah mengupayakan program diskon toko buku bagi guru hingga prioritas boarding naik ke pesawat terbang. Meski sederhanaan, keistimewaan ini dinilai akan menumbuhkan kesadaran bagi banyak orang bahwa mereka tidak bisa lepas dari peran guru. 

“Apa susahnya sih kasih diskon untuk guru untuk semua urusan. Datang ke toko buku, datang ke toko apa pun dapat keringanan. Kalau guru mau terbang, izinkan dulu guru boarding. Saya mau ngomong ke CEO airline, biar semua orang di tempat itu sadar bahwa saya bisa duduk di tempat itu karena guru,” papar penggagas Gerakan Indonesia Mengajar itu.

“Jadi menghormati guru tidak hanya sekadar menaikkan revenue, diupacarakan, tapi gerakan seluruh rakyat, yuk kita ramai-ramai. Maka dari itu, sifatnya jangan uang,” katanya.

Dengan membudayakan penghormatan terhadap guru mulai dari hal-hal kecil itu, Anies menilai suasana belajar pun akan berubah. Sementara, peran negara dalam gerakan ini, kata Anies, tetap sebagai pemberi fasilitas dan pendorong gerakan masyarakat.

“Bagian kami kasih insentif pajak, tapi yang bergerak di depan ya seluruh rakyat. Ini memungkinkan karena ada kemajuan teknologi dan memungkinkan bahwa ada lapisan menengah baru di Indonesia. Kalau dulu enggak bisa karena semua miskin, karena itu hanya negara yang bisa melakukan,” kata Anies.

Anies Ajak Semua Orang Temui Guru pada 25 November

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan mengajak semua orang untuk mendatangi para guru mereka pada peringatan Hari Guru 25 November. Peringatan Hari Guru akan dijadikan awal membawa pendidikan sebagai gerakan bersama.

Pada Hari Guru, Anies mengajak semua pihak untuk mengunjungi guru yang pernah mengajari masing-masing orang. Ia mengungkapkan rencana itu pada acara internal di kementeriannya.

"Kapan terakhir kali kita mengunjungi Guru SD, lama sekali mungkin. Penghormatan pada guru harus mulai kita lakukan saat ini," ucap Anies seperti dikutip Antara, Kamis (13/11/2014).

Anies mencontohkan hal tersebut dengan mendatangi Guru SD dan SMP yang pernah mengajarnya pada Minggu lalu di Yogyakarta. Ia mendatangi SD Percobaan 2 dan SMP Negeri 5 Yogyakarta untuk menemui guru dan mengucapkan terima kasih kepada mereka.

"Di tiap karya kita ada jejak nyata pendidikan yang diberikan oleh bapak ibu sekalian," ujar Anies saat menemui guru-guru SD-nya Minggu lalu.

Ia mengatakan, semua harus menghormati jasa guru dan tidak memandang mereka sebelah mata karena merekalah orang bisa menjadikan kita seperti saat ini.

Ini Kata Anies Baswedan soal Beda Kartu Indonesia Pintar dan Beasiswa Siswa Miskin

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendidikan Dasar, Menengah, dan Kebudayaan, Anies Baswedan, menegaskan bahwa Kartu Indonesia Pintar bukan semata pergantian nama dari Beasiswa Siswa Miskin.

Namun, kata Anies, anggaran KIP untuk sementara akan sama dengan anggaran yang sudah dialokasikan untuk program bantuan BSM. Menurut dia, pemerintah sekarang tengah melakukan pemutakhiran data untuk KIP.

"Saya harap begitu (data sudah lengkap sebelum APBNP 2015)," kata Anies kepada wartawan di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat (7/11/2014). Dia pun lalu memaparkan beda antara KIP dan BSM.

Menurut Anies, ada perbedaan mendasar dalam konsep KIP dengan BSM. Bila BSM hanya menyasar siswa miskin berdasarkan data dari sekolah, papar dia, maka KIP menjangkau semua anak usia sekolah dari keluarga miskin.

Data baru untuk KIP akan berdasarkan jumlah rumah tangga miskin yang memiliki anak usia sekolah. "Karena (KIP) bukan hanya (untuk yang berstatus) siswa," ujar Anies. "KIP itu tujuannya agar anak yang sudah keluar sekolah bisa kembali ke sekolah atau menggunakan dananya untuk ikut pelatihan seperti di BLK atau kursus-kursus sehingga mereka bisa mendapatkan pekerjaan."

"Jadi bukan namanya saja tapi konsepnya juga berubah," tegas Anies. Menurut dia, untuk dua bulan terakhir pada 2014 ini penyaluran alokasi dana KIP masih mengacu pada data dan anggaran BSM.

Sejumlah menteri dalam Kabinet Kerja menggelar rapat di Kementerian Keuangan pada Jumat malam. Berdasarkan informasi yang dihimpun Kompas.com, agenda rapat itu mencakup evaluasi serapan APBN 2014, persiapan RAPBN 2014, dan rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN).

Beberapa menteri yang terlihat hadir di Kementerian Keuangan ini, selain Anies adalah Menteri Koperasi dan UKM Puspayoga, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menristek dan Pendidikan Tinggi M Nasir, serta Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.