Inilah 10 Tuntutan Honorer K2 pada Pemerintah

JAKARTA - Ribuan tenaga honorer K2 yang tergabung dalam Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) mengepung komplek Parlemen Jakarta pada Selasa (15/5). Aksi ini mereka lakukan untuk menyampaikan aspirasi supaya diangkat sebagai CPNS.

Dalam demonstrasi yang mendapat dukungan dari PB PGRI hingga Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) ini, Ketua FHK21 Titi Purwaningsih menyampaikan 10 tuntutan mereka kepada pemerintah.(fat/jpnn)

Berikut tuntutannya:

1. Moratorium ASN reguler untuk tuntaskan seluruh tenaga honorer

2. Berikan upah layak bagi honorer sebesar UMP

3. Tertibkan regulasi tentang penuntasan honorer K2 menjadi ASN

4. Tingkatkan kesejahteraan tenaga honorer dalam APBD di daerah provinsi, kabupaten dan kota.           Berikan jaminan kesehatan melalui peserta BPJS.

5. Tetapkan Anjab dan ABK untuk tenaga honorer dalam E-formasi

6. Angkat seluruh tenaga honorer menjadi PNS

7. Beri kesempatan sertifikasi

8. Tolak ujian kompetensi guru (UKG)

9. Cabut Kepmen Juknis TPG

10. Cabut Permen PAN-RB No.16 Tahun 2009

PGRI Tuding Menteri Anies Doyan Sengsarakan Guru

JAKARTA - Misi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan memuliakan guru dipertanyakan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Anies malah dinilai senang menyengsarakan guru lewat kebijakannya.

"Mana itu janji memuliakan para guru. Semua serba dipersulit dan sedikit-sedikit dipotong kok tunjangan gurunya. Itu namanya menyengsarakan guru," kata Ketua PB PGRI Sulistyo kepada JPNN di Jakarta, Senin (14/9).

Dia menyebutkan beberapa kebijakan yang membuat guru resah. Di antaranya adalah pemberlakukan ujian kompetensi guru (UKG) di mana standarnya harus 5,5. Bila capaian UKG di bawah stadar itu, tunjangan profesi guru (TPG) dipotong.

Kebijakan lainnya adalah pembiayaan sertifikasi yang harus dilakukan oleh guru sendiri. Padahal sertifikasi merupakan tanggung jawab pemerintah.

"UU Guru dan Dosen yang buat pemerintah, tapi mereka pula yang melanggar," ujar Sulistyo. (esy/jpnn)

Tunjangan Profesi Terlambat, Kemdikbud Minta PNS Guru Konfirmasi ke Pemda

JAKARTA- Lambatnya penyaluran tunjangan profesi guru (TPG) menjadi sorotan banyak kalangan. Bahkan Ketua Pengurus Besar Persaturan Guru Indonesia (PB PGRI) Sulistyo menyatakan, penyaluran TPG tahun ini lebih buruk dari tahun lalu.

Terhadap komplen ini, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Sumarna Surapranata menegaskan, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. "Untuk guru PNS penyaluran TPG dilakukan pemerintah daerah melalui dana transfer daerah. Sedangkan untuk guru non-PNS, penyaluran TPG dilakukan pemerintah pusat, dalam hal ini Kemendikbud," kata Sumarna, Rabu (9/9).

Jika ada keterlambatan penyaluran TPG bagi guru PNS, lanjutnya, konfirmasi seharusnya dialamatkan ke pemerintah daerah masing-masing, bukan ke Kemendikbud. “Kecuali kalau SKTP (Surat Keputusan Tunjangan Profesi) tidak keluar, itu baru bisa ditanyakan ke pusat. Sebab ketika seorang guru PNS sudah mendapatkan SKTP dari Kemendikbud, maka selanjutnya penyaluran TPGnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah," jelasnya.

Sumarna menambahkan, secara nasional kebijakan tidak bisa berubah untuk tunjangan, karena slot transfernya sudah ada. Pemerintah kan mempertahankan tunjangan (TPG) ini sesuai tiga asas yaitu tepat sasaran, tepat jumlah dan tepat waktu. (esy/jpnn)

Saran untuk PNS Siasati E-PUPNS yang Sering Ngadat

JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengakui website e-PUPNS BKN sering down karena tingkat kunjungan PNS sangat banyak. Bayangkan saja, sekitar 4,36 juta PNS di pusat dan daerah wajib mendaftarkan di Pendaftaran Ulang PNS Elektronik (e-PUPNS).

"Yang akan buka web pasti jutaan ribuan hingga jutaan orang. Kalau di jam-jam kerja trafficnya padat, sehingga web sering down," kata Karo Humas BKN Tumpak Hutabarat kepada JPNN, Selasa (8/9).

Dia menyarankan PNS mendaftar di malam hari, atau saat santai Sabtu dan Minggu. Pendaftaran ini tidak harus menggunakan komputer atau laptop.

"Kalau ada waktu santai, daftar saja. Daripada buka Facebook atau lihat Youtube, kan bisa mendaftar dari smar‎thphone," saran Tumpak.

‎Dia menambahkan, masih ada waktu panjang bagi PNS untuk daftar ulang. Hanya saja, bila ada kesempatan lebih baik langsung daftar. Sebab biasanya orang-orang ramai daftar menjelang deadline.

"Kalau sudah mendekati 31 Desember pasti pendaftarnya makin banyak, nah ini akan berpengaruh pada kemampuan server. Karenanya sering coba dan selalu sabar saat membuka web PUPNS BKN," tandasnya.(esy/jpnn)

Jumlah PNS yang Sudah Berhasil Daftar e-PUPNS

JAKARTA--Setelah program Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara elektronik (e-PUPNS) resmi diluncurkannya pada 1 September 2015 lalu, tercatat sebanyak 1.069.016 PNS telah sukses melakukan pendaftaran.

Meski baru sebatas pada register, angka itu dinilai cukup tinggi karena ini baru hari kesembilan. Pendaftaran akan berlangsung hingga 31 Desember 2015.

"Sudah banyak PNS yang berhasil mendaftar, sekitar satu juta lebih," kata salah satu anggota Tim Satuan Petugas (Satgas) e-PUPNS, Ekawati di Jakarta, Rabu (9/9).

Mengenai kendala akses aplikasi‎ e-PUPNS, Ekawati menjelaskan bahwa Tim Satgas sudah berupaya maksimal untuk mengatasi kendala pada akses e-PUPNS tersebut. Beberapa langkah yang dilakukan, menurut Ekawati di antaranya dengan penambahan bandwidth, jumlah server dan tunning database. Namun demikian, menurut Ekawati proses tunning aplikasi sedang berjalan.

“Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan pengguna beberapa waktu lalu. Semoga upaya yang kami lakukan dapat mengatasi masalah tersebut dan mendapatkan hasil yang maksimal,” ujar Ekawati. (esy/jpnn)

Tanda Pangkat ASN PNS 2015

Tanda Pangkat ASN PNS 2015 – Sahabat sekalian pada kesempatan kali ini Blog ini akan posting mengenai Tanda pangkat Pegawai Negeri Sipil PNS atau nama Barunya Aparat Sipil negara atau ASN. Yup pemerintah telah mengeluarkan Peraturan perundangan-undangan mengenai Tanda Pangkat Asn. Hal ini termaktub dalam UU No. 5 Tahun 2014.

Tanda pangkat yang dimaksudkan adalah tanda pangkat yang dikenakan pada kedua pundak semua PNS. Pada saat ini sudah mulai diberlakukan untuk sleuruh PNS. Berikut ini ketentuna tanda pangkat bagi PNS.

PNS Golongan I (Melati warna hitam)
Ia: 1 buah melati hitam
Ib: 2 buah melati hitam
Ic: 3 buah melati hitam
Id: 4 buah melati hitam
PNS Golongan I (Melati Warna Perak)
IIa: 1 buah melati Perak
IIb: 2 buah melati Perak
IIc: 3 buah melati perak
IId: 4 buah melati perak
PNS Golongan III (Melati warna emas)
IIIa: 1 buah melati emas
IIIb: 2 buah melati emas
IIIc: 3 buah melati emas
IIId: 4 buah melati emas
PNS Golongan IV (Melati Warna emas dalam lingkaran)
IVa: 1 buah melati emas dalam lingkaran
IVb: 2 buah melati emas dalam lingkaran
IVc: 3 buah melati emas dalam lingkaran
IVd: 4 buah melati emas dalam lingkaran.[sg]

Karya Anak Negeri, Pesawat Bongsor Ini Siap Terbang 2016

JAKARTA – Industri dirgantara nasional ada tanda-tanda bangkit lagi. Melalui Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) dan PT Dirgantara Indonesia (DI), sedang disiapkan pesawat N-219 yang ditargetkan keluar hanggar perdana (roll-out) akhir tahun ini.

Setelah itu, pesawat berjenis ringan tapi berbadan bongsor tersebut siap uji terbang pada Mei 2016.

Replika pesawat berkapasitas 19 orang itu menarik perhatian pengunjung pameran Research, Innovation, and Technology (Ritech) Expo di Senayan kemarin. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) Muhammad Nasir menyempatkan melihat replika pesawat yang dipajang di booth pemeran milik Lapan itu.

Nasir menjelaskan, N-219 dibikin khusus untuk mengatasi masalah transportasi di wilayah tertentu (remote area). ’’Contohnya di pulau-pulau kecil yang terpisah lautan,’’ katanya. Nasir menjanjikan, pemerintah mendorong dan mengawal proyek itu supaya sesuai target. Yakni, mulai melakukan uji kelayakan terbang tahun depan.

Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa Lapan Rika Andiarti menambahkan, proyek pembuatan N-219 tersebut dimulai pada 2011. Saat ini sekitar 80 persen komponen sudah komplet. ”Meskipun, wujudnya masih terpisah-pisah alias belum utuh menjadi unit pesawat,” terangnya.

Rika mengungkapkan, anggaran untuk riset, pembuatan, hingga pengadaan komponen pesawat N-219 mencapai Rp 450 miliar. Anggaran itu juga dipakai untuk keperluan uji kelayakan terbang. ’’Uji kelayakan terbang tersebut berkali-kali untuk mengejar target durasi jam terbang,’’ kata dia.

Uji terbang itu dilakukan sampai mendapatkan sertifikat layak terbang oleh Kementerian Perhubungan. Untuk bisa diproduksi masal dan digunakan mengangkut penumpang, pesawat harus mendapatkan sertifikat Basis CASR 23.

Rika mengatakan, berdasar ketentuan sertifikasi itu, pesawat N-219 masuk kategori pesawat ringan. ’’Meski ringan, pesawat ini berbadan bongsor,’’ katanya.

Selain mengerjakan pesawat N-219, Lapan dan PT DI sedang membuat dua pesawat lainnya. Yakni, pesawat N-245 yang ditargetkan rampung pada 2017 dan pesawat N-270 pada 2022. (wan/c10/kim)