Saran untuk PNS Siasati E-PUPNS yang Sering Ngadat

JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengakui website e-PUPNS BKN sering down karena tingkat kunjungan PNS sangat banyak. Bayangkan saja, sekitar 4,36 juta PNS di pusat dan daerah wajib mendaftarkan di Pendaftaran Ulang PNS Elektronik (e-PUPNS).

"Yang akan buka web pasti jutaan ribuan hingga jutaan orang. Kalau di jam-jam kerja trafficnya padat, sehingga web sering down," kata Karo Humas BKN Tumpak Hutabarat kepada JPNN, Selasa (8/9).

Dia menyarankan PNS mendaftar di malam hari, atau saat santai Sabtu dan Minggu. Pendaftaran ini tidak harus menggunakan komputer atau laptop.

"Kalau ada waktu santai, daftar saja. Daripada buka Facebook atau lihat Youtube, kan bisa mendaftar dari smar‎thphone," saran Tumpak.

‎Dia menambahkan, masih ada waktu panjang bagi PNS untuk daftar ulang. Hanya saja, bila ada kesempatan lebih baik langsung daftar. Sebab biasanya orang-orang ramai daftar menjelang deadline.

"Kalau sudah mendekati 31 Desember pasti pendaftarnya makin banyak, nah ini akan berpengaruh pada kemampuan server. Karenanya sering coba dan selalu sabar saat membuka web PUPNS BKN," tandasnya.(esy/jpnn)

Jumlah PNS yang Sudah Berhasil Daftar e-PUPNS

JAKARTA--Setelah program Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil secara elektronik (e-PUPNS) resmi diluncurkannya pada 1 September 2015 lalu, tercatat sebanyak 1.069.016 PNS telah sukses melakukan pendaftaran.

Meski baru sebatas pada register, angka itu dinilai cukup tinggi karena ini baru hari kesembilan. Pendaftaran akan berlangsung hingga 31 Desember 2015.

"Sudah banyak PNS yang berhasil mendaftar, sekitar satu juta lebih," kata salah satu anggota Tim Satuan Petugas (Satgas) e-PUPNS, Ekawati di Jakarta, Rabu (9/9).

Mengenai kendala akses aplikasi‎ e-PUPNS, Ekawati menjelaskan bahwa Tim Satgas sudah berupaya maksimal untuk mengatasi kendala pada akses e-PUPNS tersebut. Beberapa langkah yang dilakukan, menurut Ekawati di antaranya dengan penambahan bandwidth, jumlah server dan tunning database. Namun demikian, menurut Ekawati proses tunning aplikasi sedang berjalan.

“Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan pengguna beberapa waktu lalu. Semoga upaya yang kami lakukan dapat mengatasi masalah tersebut dan mendapatkan hasil yang maksimal,” ujar Ekawati. (esy/jpnn)

Tanda Pangkat ASN PNS 2015

Tanda Pangkat ASN PNS 2015 – Sahabat sekalian pada kesempatan kali ini Blog ini akan posting mengenai Tanda pangkat Pegawai Negeri Sipil PNS atau nama Barunya Aparat Sipil negara atau ASN. Yup pemerintah telah mengeluarkan Peraturan perundangan-undangan mengenai Tanda Pangkat Asn. Hal ini termaktub dalam UU No. 5 Tahun 2014.

Tanda pangkat yang dimaksudkan adalah tanda pangkat yang dikenakan pada kedua pundak semua PNS. Pada saat ini sudah mulai diberlakukan untuk sleuruh PNS. Berikut ini ketentuna tanda pangkat bagi PNS.

PNS Golongan I (Melati warna hitam)
Ia: 1 buah melati hitam
Ib: 2 buah melati hitam
Ic: 3 buah melati hitam
Id: 4 buah melati hitam
PNS Golongan I (Melati Warna Perak)
IIa: 1 buah melati Perak
IIb: 2 buah melati Perak
IIc: 3 buah melati perak
IId: 4 buah melati perak
PNS Golongan III (Melati warna emas)
IIIa: 1 buah melati emas
IIIb: 2 buah melati emas
IIIc: 3 buah melati emas
IIId: 4 buah melati emas
PNS Golongan IV (Melati Warna emas dalam lingkaran)
IVa: 1 buah melati emas dalam lingkaran
IVb: 2 buah melati emas dalam lingkaran
IVc: 3 buah melati emas dalam lingkaran
IVd: 4 buah melati emas dalam lingkaran.[sg]

Karya Anak Negeri, Pesawat Bongsor Ini Siap Terbang 2016

JAKARTA – Industri dirgantara nasional ada tanda-tanda bangkit lagi. Melalui Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) dan PT Dirgantara Indonesia (DI), sedang disiapkan pesawat N-219 yang ditargetkan keluar hanggar perdana (roll-out) akhir tahun ini.

Setelah itu, pesawat berjenis ringan tapi berbadan bongsor tersebut siap uji terbang pada Mei 2016.

Replika pesawat berkapasitas 19 orang itu menarik perhatian pengunjung pameran Research, Innovation, and Technology (Ritech) Expo di Senayan kemarin. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristekdikti) Muhammad Nasir menyempatkan melihat replika pesawat yang dipajang di booth pemeran milik Lapan itu.

Nasir menjelaskan, N-219 dibikin khusus untuk mengatasi masalah transportasi di wilayah tertentu (remote area). ’’Contohnya di pulau-pulau kecil yang terpisah lautan,’’ katanya. Nasir menjanjikan, pemerintah mendorong dan mengawal proyek itu supaya sesuai target. Yakni, mulai melakukan uji kelayakan terbang tahun depan.

Deputi Bidang Teknologi Penerbangan dan Antariksa Lapan Rika Andiarti menambahkan, proyek pembuatan N-219 tersebut dimulai pada 2011. Saat ini sekitar 80 persen komponen sudah komplet. ”Meskipun, wujudnya masih terpisah-pisah alias belum utuh menjadi unit pesawat,” terangnya.

Rika mengungkapkan, anggaran untuk riset, pembuatan, hingga pengadaan komponen pesawat N-219 mencapai Rp 450 miliar. Anggaran itu juga dipakai untuk keperluan uji kelayakan terbang. ’’Uji kelayakan terbang tersebut berkali-kali untuk mengejar target durasi jam terbang,’’ kata dia.

Uji terbang itu dilakukan sampai mendapatkan sertifikat layak terbang oleh Kementerian Perhubungan. Untuk bisa diproduksi masal dan digunakan mengangkut penumpang, pesawat harus mendapatkan sertifikat Basis CASR 23.

Rika mengatakan, berdasar ketentuan sertifikasi itu, pesawat N-219 masuk kategori pesawat ringan. ’’Meski ringan, pesawat ini berbadan bongsor,’’ katanya.

Selain mengerjakan pesawat N-219, Lapan dan PT DI sedang membuat dua pesawat lainnya. Yakni, pesawat N-245 yang ditargetkan rampung pada 2017 dan pesawat N-270 pada 2022. (wan/c10/kim)

Guru Indonesia Banyak Memble, Uji Kompetensi Wajib Tuntas Tahun Ini

JAKARTA - ‎ Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan (GTK) Sumarna Supranata menyatakan, uji kompetensi guru (UKG) menjadi target Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tahun ini. Pasalnya, disinyalir banyak guru yang kompetensinya memble alias rendah.

"Sekarang ini disinyalir kompetensi guru-guru memble tapi kinerjanya bagus. Hanya saja ukuran kinerja itu sangat subjektif, berbeda dengan kompetensi yang ukurannya jelas," kata Pranata, Jumat (7/8).

Dia menyebutkan, selama ini kinerja seorang guru baik atau baik sekali sifatnya subjektif. Itu sebabnya, penilaian kinerja guru ini akan direview lagi dengan melibatkan pihak eksternal dalam penilaian.

‎Penilaian kinerja guru ini, lanjutnya, untuk mengukur profesionalitas tenaga pendidik dari sisi non akademis. Yang diukur dalam penilaian kinerja guru adalah keterampilan, kehadiran dan motivasi.

"Penilaian kinerja guru selama ini dilakukan oleh atasan langsung guru yaitu kepala sekolah atau pengawas. Penilaian model tersebut bersifat subjektif. Untuk itu diperlukan pihak luar yang juga ikut menilai," ucapnya.

Pranata menambahkan, dalam mekanisme yang sedang disiapkan ini, pihak luar yang bisa ikut menilai di antaranya adalah komite sekolah, masyarakat, bisa juga siswa yang menilai guru secara objektif. Harapannya, penilaian terhadap kinerja guru ini akan mendapatan potret yang lebih baik.

 "Guru profesional memiliki kemampuan pedagogik, sosial, dan kepribadian bangsa. Kepribadian bangsa yang dimaksud adalah pribadi yang sesuai dengan visi misi kebangsaan," terangnya.

 Ke depan, kata dia, profesionalisme guru harus menjadi demand atau keinginan. Sebagai regulator, pemerintah pusat akan menyiapkan berbagai bentuk pelatihan dan peningkatan kompetensi guru yang bisa dilakukan secara mandiri maupun kelompok. Pembiayaannya bisa dari negara, pemerintah daerah, atau oleh CSR perusahaan‎. (esy/jpnn)

Tentukan Besaran Tunjangan Profesi, Penilaian Guru Diperketat

JAKARTA--Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan  menegaskan penilaian kinerja dan kompetensi guru harus menjadi syarat utama dalam pemberian tunjangan profesi.

Itu sebabnya diperlukan mekanisme pengawasan dan penilaian yang handal dan akurat, sehingga penilaian tersebut adil dan bermartabat.

"Kinerja guru perlu sejalan dengan kompetensi guru, sertifikasi guru, dan penghargaan yang diberikan kepada guru. Untuk mendorong kinerja guru, pemerintah menetapkan bahwa penilaian kinerja dan kompetensi guru harus menjadi syarat pemberian tunjangan profesi," ujar Menteri Anies, Rabu (26/8).

Anies menambahkan, Kemdikbud bekerja sama dengan Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penganggulangan Kemiskinan (TNP2K) telah melakukan ujicoba program Kinerja dan Akuntabilitas Guru (KIAT Guru).

Program ini dilakukan dalam rangka membangun perangkat kebijakan untuk mengaitkan pembayaran tunjangan guru dengan kinerja guru serta melibatkan masyarakat dalam peningkatkan layanan pendidikan.

Dalam ujicoba yang dilakukan, ada tiga kabupaten yang diajak bekerja sama, yaitu Kabupaten Kaimana, Ketapang, dan Keerom. Pendekatan yang dilakukan oleh KIAT Guru adalah memperbaiki mekanisme dan transparansi pembayaran tunjangan guru di tiga kabupaten tersebut, dan dikaitkan dengan keberadaan dan kualitas pelayanannya.

"Melalui KIAT Guru, ada tiga instrumen penilaian yang digunakan untuk mengukur kinerja layanan guru. Pertama, menggunakan aplikasi berbasis Android yang dapat digunakan untuk mendata kehadiran guru dan murid secara akurat," ulasnya.

Kedua, instrumen untuk mendiagnosa dengan cepat kemampuan dasar para peserta didik dalam literasi dan numerasi dasar peserta didik. Hasil pemetaan kemampuan dasar murid secara sederhana, lanjutnya, memungkinkan masyarakat untuk mengetahui sejauh mana capaian murid-murid di desa mereka dibandingkan dengan standar capaian Kurikulum 2006

PGRI Tantang Kemdikbud

JAKARTA - ‎Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) menuding Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) tidak punya data otentik tentang guru. 

"Itu data guru yang dipunyai pemerintah ngawur..wur..wurrr," sindir Ketua PB PGRI Sulistyo, saat diwawancarai JPNN, Senin (7/9). "Parahnya, data itu dipakai Kemendikbud untuk menetapkan kebijakan, termasuk dalam pengangkatan guru honorer."

Dia menantang pemerintah untuk survei langsung ke lapangan. "Kalau data saya yang ngawur, saya berani disanksi," tantangnya.

Sulistyo menyarankan agar pemerintah melakukan survei langsung ke daerah yang dekat-dekat saja dulu. Seperti Jakarta, Bogor, Tangerang, Depok. Kata dia, di situ akan dilihat ada ribuan sekolah dasar yang hanya‎ diajari tiga guru PNS. 

"Kalau Mendikbudnya mau survei ke Jawa Tengah, saya temani dan akan saya tunjukkan mana wilayah-wilayah yang kurang gurunya. Kota Semarang kekurangan 600 guru. Kabupaten Semarang 3.200. Brebes 2.700 guru. Bratang 2.400, dan lain-lain," paparnya.

Diakuinya, di wilayah tertentu memang ada yang kelebihan guru, namun jumlahnya tidak banyak. Kalaupun didistribusikan ke wilayah lain, jumlah kekurangan guru tetap tidak akan tertutupi‎ kecuali dengan melakukan rekrutmen. (esy/jpnn)