32 Metode Mengajar Kurikulum 2013

 Ada beberapa contoh model pembelajaran yang dapat diterapkan di kelas.  Berikut ini saya berikan 32 jenis model pembelajaran beserta langkah-langkah pembelajarannya, anda mungkin bisa memilih dan mencobanya disesuaikan dengan materi pelajaran …

1.    EXAMPLES NON EXAMPLES

Contoh dapat dari kasus/gambar yang relevan dengan KD

Langkah-langkah :

•    Guru mempersiapkan gambar-gambar sesuai dengan tujuan pembelajaran

•    Guru menempelkan gambar di papan atau ditayangkan melalui OHP

•    Guru memberi petunjuk dan memberi kesempatan pada siswa untuk memperhatikan/menganalisa 

      gambar

•    Melalui diskusi kelompok 2-3 orang siswa, hasil diskusi dari analisa gambar tersebut dicatat pada 

     kertas

•    Tiap kelompok diberi kesempatan membacakan hasil diskusinya

•    Mulai dari komentar/hasil diskusi siswa, guru mulai menjelaskan materi sesuai tujuan yang ingin 

      dicapai

•    Kesimpulan

2.    PICTURE AND PICTURE

Langkah-langkah :

•    Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai

•    Menyajikan materi sebagai pengantar

•    Guru menunjukkan/memperlihatkan gambar-gambar kegiatan berkaitan dengan materi

•    Guru menunjuk/memanggil siswa secara bergantian memasang/mengurutkan gambar-gambar               menjadi urutan yang logis

•    Guru menanyakan alasan/dasar pemikiran urutan gambar tersebut

•    Dari alasan/urutan gambar tersebut guru memulai menamkan konsep/materi sesuai dengan                   kompetensi yang ingin dicapai

•    Kesimpulan/rangkuman

3.    NUMBERED HEADS TOGETHER (Kepala Bernomor, Spencer Kagan, 1992)

Langkah-langkah :

•    Siswa dibagi dalam kelompok, setiap siswa dalam setiap kelompok mendapat nomor

•    Guru memberikan tugas dan masing-masing kelompok mengerjakannya

•    Kelompok mendiskusikan jawaban yang benar dan memastikan tiap anggota kelompok dapat               mengerjakannya/mengetahui jawabannya

•   Guru memanggil salah satu nomor siswa dengan nomor yang dipanggil melaporkan hasil                      kerjasama       mereka

•    Tanggapan dari teman yang lain, kemudian guru menunjuk nomor yang lain

•    Kesimpulan

4.    COOPERATIVE SCRIPT (Dansereau Cs., 1985)

Skrip kooperatif : metode belajar dimana siswa bekerja berpasangan dan bergantian secara lisan mengikhtisarkan, bagian-bagian dari materi yang dipelajari

Langkah-langkah :

•    Guru membagi siswa untuk berpasangan

•    Guru membagikan wacana/materi tiap siswa untuk dibaca dan membuat ringkasan

•    Guru dan siswa menetapkan siapa yang pertama berperan sebagai pembicara dan siapa yang                 berperan sebagai pendengar

•    Pembicara membacakan ringkasannya selengkap mungkin, dengan memasukkan ide-ide pokok           dalam ringkasannya.

Sementara pendengar :

-    Menyimak/mengoreksi/menunjukkan ide-ide pokok yang kurang lengkap

-    Membantu mengingat/menghafal ide-ide pokok dengan menghubungkan materi sebelumnya atau        dengan materi lainnya

•    Bertukar peran, semula sebagai pembicara ditukar menjadi pendengar dan sebaliknya. Serta                lakukan seperti diatas.

•    Kesimpulan Siswa bersama-sama dengan Guru

•    Penutup

5.    KEPALA BERNOMOR STRUKTUR  (Modifikasi Dari Number Heads)

Langkah-langkah :

1.    Siswa dibagi dalam kelompok, setiap siswa dalam setiap kelompok mendapat nomor

2.    Penugasan diberikan kepada setiap siswa berdasarkan nomorkan terhadap tugas yang berangkai

Misalnya : siswa nomor satu bertugas mencatat soal. Siswa nomor dua mengerjakan soal dan siswa nomor tiga melaporkan hasil pekerjaan dan seterusnya

6.    Jika perlu, guru bisa menyuruh kerja sama antar kelompok. Siswa disuruh keluar dari kelompoknya dan bergabung bersama beberapa siswa bernomor sama dari kelompok lain. Dalam kesempatan ini siswa dengan tugas yang sama bisa saling membantu atau mencocokkan hasil kerja sama mereka

7.    Laporkan hasil dan tanggapan dari kelompok yang lain

8.    Kesimpulan

6.    STUDENT TEAMS-ACHIEVEMENT DIVISIONS (STAD)

TIM SISWA KELOMPOK PRESTASI (SLAVIN, 1995)

Langkah-langkah :

1.    Membentuk kelompok yang anggotanya = 4 orang secara heterogen (campuran menurut prestasi,        jenis kelamin, suku, dll)

2.    Guru menyajikan pelajaran

3.    Guru memberi tugas kepada kelompok untuk dikerjakan oleh anggota-anggota kelompok. Anggota yang tahu menjelaskan pada anggota lainnya sampai semua anggota dalam kelompok itu mengerti.

4.    Guru memberi kuis/pertanyaan kepada seluruh siswa. Pada saat menjawab kuis tidak boleh                   saling membantu

5.    Memberi evaluasi

6.    Kesimpulan

7.    JIGSAW (MODEL TIM AHLI) (Aronson, Blaney, Stephen, Sikes, And Snapp, 1978)

Langkah-langkah :

1.    Siswa dikelompokkan ke dalam = 4 anggota tim

2.    Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang berbeda

3.    Tiap orang dalam tim diberi bagian materi yang ditugaskan

4.    Anggota dari tim yang berbeda yang telah mempelajari bagian/sub bab yang sama bertemu                   dalam kelompok baru (kelompok ahli) untuk mendiskusikan sub bab mereka

5.    Setelah selesai diskusi sebagai tim ahli tiap anggota kembali ke kelompok asal dan bergantian           mengajar teman satu tim mereka tentang sub bab yang mereka kuasai dan tiap anggota lainnya            mendengarkan dengan sungguh-sungguh

6.    Tiap tim ahli mempresentasikan hasil diskusi

7.    Guru memberi evaluasi

8.    Penutup

8.    PROBLEM BASED INTRODUCTION (PBI)

(Pembelajaran Berdasarkan Masalah)

Langkah-langkah :

1.    Guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Menjelaskan logistik yang dibutuhkan. Memotivasi                 siswa terlibat dalam aktivitas pemecahan masalah yang dipilih.

2.    Guru membantu siswa mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan           dengan masalah tersebut (menetapkan topik, tugas, jadwal, dll.)

3.    Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai, eksperimen untuk                         mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah, pengumpulan data, hipotesis, pemecahan                 masalah.

4.    Guru membantu siswa dalam merencanakan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan dan           membantu mereka berbagi tugas dengan temannya

5.    Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan         proses-proses yang mereka gunakan

9.    ARTIKULASI

Langkah-langkah :

1.    Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai

2.    Guru menyajikan materi sebagaimana biasa

3.    Untuk mengetahui daya serap siswa, bentuklah kelompok berpasangan dua orang

4.    Suruhlan seorang dari pasangan itu menceritakan materi yang baru diterima dari guru dan                     pasangannya mendengar sambil membuat catatan-catatan kecil, kemudian berganti peran. Begitu          juga kelompok lainnya

5.    Suruh siswa secara bergiliran/diacak menyampaikan hasil wawancaranya dengan teman                      pasangannya. Sampai sebagian siswa sudah menyampaikan hasil wawancaranya

6.    Guru mengulangi/menjelaskan kembali materi yang sekiranya belum dipahami siswa

7.    Kesimpulan/penutup

10.    MIND MAPPING

Sangat baik digunakan untuk pengetahuan awal siswa atau untuk menemukan alternatif jawaban

Langkah-langkah :

1.    Guru menyampaikan kompetensi yang ingin dicapai

2.    Guru mengemukakan konsep/permasalahan yang akan ditanggapi oleh siswa/sebaiknya                         permasalahan yang mempunyai alternatif jawaban

3.    Membentuk kelompok yang anggotanya 2-3 orang

4.    Tiap kelompok menginventarisasi/mencatat alternatif jawaban hasil diskusi

5.    Tiap kelompok (atau diacak kelompok tertentu) membaca hasil diskusinya dan guru mencatat di          papan dan mengelompokkan sesuai kebutuhan guru

6.    Dari data-data di papan siswa diminta membuat kesimpulan atau guru memberi bandingan sesuai        konsep yang disediakan guru

Itulah 10 dari 32 jenis model pembelajaran yang dilengkapi dengan langkah-langkahnya, untuk melihat jenis model pembelajaran yang lain, silakan download dengan mengklik pada CONTOH MODEL PEMBELAJARAN di bawah ini…

11. MAKE - A MATCH (Mencari Pasangan, Lorna Curran, 1994)

12. THINK PAIR AND SHARE

13. DEBATE

14. ROLE PLAYING

15. GROUP INVESTIGATION

16. TALKING STICK

17. BERTUKAR PASANGAN

18. SNOWBALL THROWING

19. STUDENT FACILITATOR AND EXPLAINING

20. COURSE REVIEW HORAY

21. DEMONSTRATION

22. EXPLICIT INSTRUCTION

23. COOPERATIVE INTEGRATED READING AND COMPOSITION (CIRC)

24. INSIDE-OUTSIDE-CIRCLE (LINGKARAN KECIL-LINGKARAN BESAR)

25. TEBAK KATA

26. CONCEPT SENTENCE

27. COMPLETE SENTENCE

28. TIME TOKEN ARENDS 1998

29. PAIR CHEKS SPENCER KAGEN 1993

30. KELILING KELOMPOK

31. TARI BAMBU

32. DUA TINGGAL DUA TAMU (TWO STAY TWO STRAY) SPENCER KAGAN 1992

SUMBER:

http://edukasi.kompasiana.com/2013/07/28/32-metode-mengajar-kurikulum-2013-580489.html

Download Lengkap Administrasi Wali Kelas

Bapak/Ibu Guru kali ini saya bagikan file atau format Administrasi Wali Kelas yang bisa anda gunakan dalam melengkapi administrasi kelas terutama pada Kurikulum 2013, anda bisa mendownload format administrasi ini dengan GRATIS dan lengkap.

Silakan unduh dan rubah sesuai dengan kebutuhan Anda :

BUKU HIMPUNAN ADMINISTRASI KELAS

BUKU ANALISA HASIL UJI KOMPETENSI

BUKU   BLANKO R P P

BUKU CATATAN HARlAN KELAS

BUKU DAFTAR HADIR SISWA UNTUK WALI KELAS

BUKU DAFTAR NILAI

BUKU JADWAL UJI KOMPETENSI DAN BANK SOAL

BUKU JURNAL HARlAN KELAS

BUKU LAPORAN KELAS

BLANKO ANALISA HASIL UJI KOMPETENSI PER BUTIR

Atau juga kalau masih kurang bisa unduh file berikut:

Buku Penghubung Orang Tua 

Buku Supervisi Kelas

Buku Bimbingan Dan Penyuluhan

Buku Tamu Kelas

Buku peringkat siswa

Buku Catatan Penggunaan Alat Peraga

Buku kegiatan guru

Buku Pelaksanaan Perbaikan dan Pengayaan

Buku Penerimaan Rapor

Buku Pengembalian Rapor

Buku Program perbaikan dan pengayaan

Daftar Pinjaman buku

Sumber :

http://grecex.blogspot.com/2014/07/download-lengkap-administrasi-wali-kelas.html

POS UN 2015, KRITERIA KELULUSAN DAN KORDINATOR PEMINDAIAN LJK UN 2015

Prosedur Operasional Standar Penyelenggaraan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2014/2015

Lampiran: 

(0031) POS UN Tahun 2015, 13 Maret 2015.pdf

Permendikbud No.5 Tahun 2015 Kriteria kelulusan Peserta Didik UN.

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

KRITERIA KELULUSAN PESERTA DIDIK, PENYELENGGARAAN UJIAN NASIONAL,

DAN PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN

KESETARAAN PADA SMP/MTs ATAU YANG SEDERAJAT DAN SMA/MA/SMK ATAU

YANG SEDERAJAT

Lampiran: 

Permendikbud No.5 Tahun 2015 Kriteria kelulusan Peserta Didik UN.doc.pdf

Keputusan Badan Standar Nasional Pendidikan Nomor : 0250/SKEP/BSNP/III/2015

Posted Fri, 03/13/2015 - 17:26 by sidiknas

Tanggal: 

Fri, 03/13/2015 (All day)

Tentang

Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Koordinator Pemindaian Lembar Jawaban Ujian Nasioanl

SMK/MA/SMAK/SMTK, Dan SMK/MAK TH Pelajaran 2014/2015

Lampiran: 

(0250) SK Penetapan PT sebgi Koordinator Pengawasa.pdf

MUTU DAN KURIKULUM PENDIDIKAN NASIONAL 2015

JAKARTA, Teraslampung.com -- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat sejarah penting terkait partisipasi pendidikan yang melibatkan rakyat. Untuk pertama kalinya, Kemendikbud mengajak perwakilan organisasi masyarakat sipil se-Indonesia turut erta dalam perbaikan kebijakan pendidikan di Indonesia secara langsung.

Ajakan itu diwujudkan dalam betntuk kolaborasi erat antara pemerintah dan rakyat melalui simposium pendidikan nasional. Dalam acara tersebut  Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan  dan jajaran pejabat tinggi Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan bergabung bersama  puluhan  penggiat pendidikan yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Transformasi Pendidikan (KMSTP), di Jakarta, 24-25 Februari 2015.

Simposium tersebut  melahirkan sejumlah rekomendasi penting bagi Kemendikbud untuk memperbaiki pelayanan pendidikan bagi masyarakat Indonesia dan komitmen kedua belah pihak untuk bekerjasama mewujudkannya.

“Kolaborasi yang baru pertama kali terjadi ini merupakan salah satu cara mewujudkan pendidikan sebagai sebuah gerakan bersama.” kata Mendikbud Anies Baswedan,dalam pidato pembukaan simposium pendidikan, Selasa (24/2).

Salah satu point penting hasil rekomendasinya adalah :

Untuk hasil lengkapnya klik link :Inilah Rekomendasi Kebijakan Hasil Simposium Pendidikan Nasional

http://al-maududy.blogspot.com/2015/02/inilah-rekomendasi-kebijakan-hasil.html

Pengisian JJM Guru BK dan Guru TIK Pada Dapodikdas 3.0.2

Cara pengisian Guru TIK dan Guru BK Pada Dapodikdas 3.0.2 kiranya bukan hal baru akan cara input JJM dan validasi data kedua Guru tersebut dalam entry data pada Dapodikdas. berikut petunjuk yang saya kutip dari Manual Dapodikdas sebagai panduan yang diberikan dari kemdikbud go.id dalam hal ini juga implikasinya menyangkut Validasi data Tunjangan Guru dari Aplikasi Dapodikdas.

Untuk pengisian guru TIK, baik itu di kurikulum SMP KTSP atau SMP 2013, pengisiannya adalah sebagai berikut:

Pertama pastikan anggota rombel sudah terpetakan semuanya karena untuk bisa memenuhi 24 jam guru TIK harus mengampu 150 peserta didik. Aplikasi menghitung jumlah peserta didik bukan pada tabel peserta didik melainkan dari jumlah peserta didik yang sudah terpetakan di tabel anggota rombel:

Kedua, pastikan jenis PTK sudah diisi Guru TIK penting Peranan Guru TIK ini . Isian ini terdapat pada data individual PTK.

Kemudian masukkan pembelajaran guru TIK di Jam Tambahan, dan pilih Teknologi Informasi dan Komunikasi pada kolom Nama Matpel dan jumlah jam diisi 2 jam.

Catatan: jumlah jam untuk guru TIK tidak dihitung/ diabaikan walaupun diisi di tabel pembelajaran. Aplikasi otomatis menghitung hanya dari jumlah peserta didik yang sudah ter-mapping di anggota rombel saja.

Untuk Guru BK atau guru Bimbingan Konseling cara input pada Dapodikdas sebagai berikut.

Penjelasan singkat tentang pengisian pembelajaran untuk Guru BK (Bimbingan dan Konseling), berikut gambar dan langkah untuk pengisian Guru BK.

Pertama kita pilih tombol Tambah pada tabel rombonGan belajar, kemudian akan muncul kembali tabel/jendela baru dengan 2 pilhan alokasi jam Matpel wajib (tambahan max. 4 jam) dan Matpel Tambahan, jika sudah muncul tabel maka pilihlah salah satu seperti gambar berikut

Jika sudah mencentang sesuai dengan pilihannya dan untuk guru BK (Bimbingan dan Konseling) bisa mencentang Matpel Tambahan, akan muncul pilihan Bimbingan dan Konseling 

Dan akan muncul data dan isian kolom sebagai berikut, dan di kolom Jam bisa diisi 2 jam atau sesuai dengan jam sekolah tersebut, untuk tahun ini di versi aplikasi 3.00 BK ( Bimbingan dan Konseling ) masuk ke dalam rombongan belajar karena untuk memudahkan penghitungan jam mengajar jika ada guru BK yang mengajar di sekolah lain.

Dan langkah terakhir jangan lupa untuk merubah Jenis PTK pada tabel PTK dengan di rubah menjadi Guru BK seperti gambar berikut:

Catatan: jumlah jam untuk guru BK tidak dihitung/ diabaikan walaupun diisi di tabel pembelajaran. Aplikasi otomatis menghitung hanya dari jumlah peserta didik yang sudah ter-mapping di anggota rombel saja.

ingin lebih lengkap Manual Book klik  download panduannya Dapodikdas 3.0.2

Permendikbud No. 4 Tahun 2015 tentang Ekuivalensi Kegiatan Pembelajaran/Pembimbingan

Kebijakan pemerintah untuk kembali pada Kurikulum Tahun 2006 pada sekolah yang baru melaksanakan selama 1 (satu) semester telah berdampak terjadinya sebagian guru tertentu tidak dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 jam tatap muka per minggu, yang tentunya hal ini berdampak pula terhadap pencairan tunjangan profesinya.

Oleh karena itu guna mengatasi masalah tersebut pemerintah telah menerbitkan Permendikbud No. 4 Tahun 2015 tentang Ekuivalensi Kegiatan Pembelajaran/Pembimbingan.  

Peraturan ini bisa dianggap sebagai solusi untuk “menambal” kekurangan jumlah jam bagi guru-guru yang terkena dampak kebijakan tersebut.

Adapun guru-guru yang mengalami dampak dari kebijakan tersebut adalah guru-guru yang mengampu mata pelajaran sebagai berikut:

SMP	SMA	SMK
Bahasa Indonesia, Ilmu Pengetahuan Alam, Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, Seni Budaya, dan TIK.	Geografi, Matematika Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan, Sejarah, dan TIK	Bahasa Indonesia, Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Sejarah, dan TIK/Keterampilan Komputer dan Pengelolaan Informasi (KKPI).

Menurut peraturan ini, terdapat 5 (lima) jenis kegiatan ekivalensi pembelajaran/pembimbingan yang dapat dipilih guru, yaitu menjadi:

1. walikelas,
2. pembina OSIS,
3. guru piket,
4. membina kegiatan ekstrakurikuler, seperti OSN, Keagamaan, Pramuka, Olah raga, Kesenian, UKS, PMR, Pencinta Alam, dan
   KIR, atau
5. menjadi tutor Paket A, Paket B, Paket C, Paket C Kejuruan, atau program pendidikan kesetaraan.

Agar dapat diperhitungkan sebagai ekuivalensi, masing-masing kegiatan harus disertai bukti fisik, berupa: SK Penugasan, Program dan Jadwal Kegiatan serta  Laporan Pelaksanaan Tugas/Kegiatan.

Info selengkapnya tentang  Permendikbud No. 4 Tahun 2015 tentang Ekuivalensi Kegiatan Pembelajaran/ Pembimbingan dapat diunduh melalui tautan di bawah ini:

Permendikbud No. 4 Tahun 2015 tentang Ekuivalensi Kegiatan Pembelajaran/Pembimbingan

Untuk memahami lebih jauh tentang ekuivalensi Kegiatan Pembelajaran/ Pembimbingan ini, Kemendikbud telah menerbitkan pula buku tanya jawab tentang Kegiatan Pembelajaran/ Pembimbingan, yang dapat diunduh melalui tautan  di bawah ini:

Buku Tanya Jawab Ekuivalensi Kegiatan Pembelajaran/ Pembimbingan

sumber: https://akhmadsudrajat.wordpress.com/2015/02/27/permendikbud-no-4-tahun-2015/

Daftar Upah Minimum Provinsi UMK Tahun 2015 Di Jabar, Jateng dan Jatim

Upah Minimum Provinsi (UMP) 2015 ditetapkan oleh Pemerintah pada tanggal 1 November 2014. Dan juga penetapan Upah Minimum Kabupaten Kota (UMK) 2015 akan ditetapkan minimal atau selambat-lambatnya pada tanggal 21 November 2014 ini.

Besaran dari upah minimum provinsi kabupaten kota seluruh Indonesia ini yang ditetapkan pada tanggal 1 November dan 21 November 2014 adalah pada Surat edaran Penetapan UMP 2015 ini mengacu kepada Instruksi Presiden.

Dasar penetapan UMK UMP 2015 adalah No.9 tahun 2013 tentang Kebijakan penetapan Upah Minimum dalam Rangka Keberlangsungan Usaha dan Peningkatan Kesejahteraan Pekerja serta Permenakertrans No. 7 tahun 2013 tentang Upah Minimum.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, penetapan UMP oleh gubernur paling telat 60 hari sebelum 1 Januari (2015), sedangkan UMK (Kabupaten/Kota) paling telat 40 hari sebelum 1 Januari (2015). Ia mengakui setiap tahun, masih banyak gubernur dan bupati/wali kota yang telat menetapkan UMP/UMK.

Kenaikan Upah Minimum Provinsi Kabupaten Kota 2015

Tuntutan keinginan pekerja buruh untuk menaikkan besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) dan juga besaran kenaikan Upah Minimum Kabupaten Kota Tahun 2015 adalah dinilai wajar karena memang Kebutuhan Hidup Layak (KHL) juga meningkat setiap tahunnya.

Upah Minimum Provinsi yang selanjutnya disingkat UMP adalah Upah Minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi. Untuk masing-masing provinsi, besaran UMP ditetapkan oleh Gubernur. 

Ini berarti adalah ketentuan mengenai UMP berlaku bagi seluruh kabupaten/kota di suatu provinsi, dalam hal di kabupaten-kabupaten/kota-kota di provinsi tersebut belum ada pengaturan mengenai UMK masing-masing kabupaten/kota.

Dalam proses pembahasan penetapan UMP tersebut, hendaknya para gubernur dapat memfasilitasi Dewan Pengupahan Provinsi untuk melakukan sidang pembahasan penetapan upah minimum yang di dalamnya melibatkan unsur pemerintah, asosiasi pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh.

Pembahasan penetapan UMP ini tentunya telah dilakukan oleh masing-masing dewan pengupahan propinsi, sehingga dalam penetapannya gubernur harus memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Propinsi

Penegasan ini tertuang dalam isi Peraturan Menakertrans Nomor 7 Tahun 2013, yang ditandatangani oleh Muhaimin Iskandar pada 2 Oktober 2013, dan telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Amir Syamsudin pada 18 Oktober 2013 lalu.

Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaring pengaman.

Upah Minimum Kabupaten/Kota adalah Upah Minimum yang berlaku di Daerah Kabupaten/Kota. Untuk masing-masing kabupaten kota maka besaran UMK ditetapkan oleh Bupati atau Walikota.

Sedangkan, jika dalam suatu kabupaten/kota sudah terdapat ketentuan mengenai UMK (yang jumlahnya harus lebih besar dari UMP), maka yang berlaku adalah ketentuan mengenai UMK. 

Di sini dapat dilihat bahwa lewat ketentuan tersebut pemerintah ingin mensejahterakan para pekerja dengan memberlakukan ketentuan UMK bagi kabupaten/kota yang telah mempunyai ketentuan UMK.

Dalam penetapan UMK para gubernur harus memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi dan rekomendasi bupati/walikota setempat.

Sementara itu, bagi daerah yang upah minimumnya masih di bawah Kebutuhan Hidup Layak (KHL) bagi, maka para gubernur diminta menyusun peta jalan (road map) untuk pencapaian KHL di wilayahnya masing-masing.

Selama ini Kemnakertrans telah menerjunkan tim asistensi ke berbagai pemerintah daerah (pemda) tingkat provinsi dan kabupaten/kota melalui dinas-dinas tenaga kerja untuk membantu pembahasan dalam penetapan besaran KHL dan besaran Upah Minimum tahun 2015.

Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah 2015

Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jawa Tengah menyatakan sulit memberlakukan ketentuan upah minimum provinsi (UMP) pada 2015. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disnakertrasnduk Jawa Tengah (Jateng), Wika Bintang, mengatakan secara teknis penerapan UMP sulit bagi provinsi yang memiliki jumlah kabupaten/kota yang banyak.

“UMP sulit diterapkan untuk provinsi dengan jumlah kabupaten/kota banyak seperti Jateng [ada 35 kabupaten/kota], Jawa Barat, dan Provinsi Jawa Timur, karena akan menimbulkan permasalahan,” katanya kepada wartawan di Semarang, Senin (6/10/2014).(solopos.com).

Pernyataan Wika ini menanggapi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) yang meminta Provinsi Jateng menetapkan UMP pada 2015, sebagai ganti dari upah minimum kabupaten/kota (UMK). 

Dia lebih lanjut menyakan, di Jateng di tiap kabupaten/kota sudah ada dewan pengupahan yang melakukan survei kebutuhan hidp layak (KHL) untuk pedoman usulan UMK setiap tahun.

Besaran Kenaikan Daftar Upah Minimum Provinsi Tahun 2015

Upah Minimum Kota Kabupaten Jawa Timur 2015

Akhirnya setelah melalui proses yang alot Upah Minimum Jawa Timur / UMK Jawa Timur untuk tahun 2015 sudah di tetapkan oleh Gubernur Jawa Timur Soekarwo.

Dengan penetapan UMK Jawa Timur 2015 ini maka UMK 2015 tertinggi untuk Jawa Timur ialah Kota Surabaya dengan nominal Rp 2.710.000 yang sekaligus di atas UMK Jakarta 2015 yang hanya Rp 2.700.000 saja.sedangkan UMK Jawa Timur 2015 terendah terdapat pada Kabupaten Magetan sebesar Rp 1.150.000

Berikut ini UMK Jawa Timur 2015 Update Terbaru antara lain adalah sebagai berikut :

UMK 2015 Kota Surabaya Rp 2.710.000

Upah Minimum Kab Gresik 2015 Rp 2.707.500.

Upah Minimum Kab Sidoarjo 2015 adalah sebesar Rp 2.705.000.

Upah Minimum Kab Pasuruan 2015 adalah sebesar Rp 2.700.000.

Upah Minimum Kab Mojokerto 2015 adalah sebesar Rp 2.695.000.

Upah Minimum Kab Malang 2015 adalah sebesar Rp 1.962.000.

Upah Minimum 2015 Kota Malang adalah sebesar Rp 1.882.250.

Upah Minimum 2015 Kota Batu Rp 1.817.000.

UMK 2015 Kab Jombang adalah sebesar Rp 1.725.000.

UMK 2015 Kab Tuban adalah sebesar Rp 1.575.500.

UMK 2015 Kota Pasuruan adalah sebesar Rp 1.575.000.

UMK 2015 Kab Probolinggo adalah sebesar Rp 1.556.800.

UMK 2015 Kab Jember adalah sebesar Rp 1.460.500.

UMK 2015 Kota Mojokerto adalah sebesar Rp 1.437.500.

UMK 2015 Kota Probolinggo adalah sebesar Rp 1.437.500.

UMK 2015 Kab Banyuwangi adalah sebesar Rp 1.426.000.

UMK 2015 Kab Lamongan Rp adalah sebesar 1.410.000.

UMK 2015 Kota Kediri adalah sebesar Rp 1.339.750.

UMK 2015 Kab Bojonegoro adalah sebesar Rp 1.311.000.

UMK 2015 Kab Kediri adalah sebesar Rp 1.305.250.

UMK 2015 Kab Lumajang adalah sebesar Rp 1.288.000.

UMK 2015 Kab Tulungagung adalah sebesar Rp 1.273.050.

UMK 2015 Kab Bondowoso adalah sebesar Rp 1.270.750.

UMK 2015 Kabupaten Bangkalan adalah sebesar Rp 1.267.300.

UMK 2015 Kabupaten Nganjuk adalah sebesar Rp 1.265.000.

UMK 2015 Kabupaten Blitar adalah sebesar Rp 1.260.000.

UMK 2015 Kabupaten Sumenep adalah sebesar Rp 1.253.500.

UMK 2015 Kota Madiun adalah sebesar Rp 1.250.000.

UMK 2015 Kota Blitar adalah sebesar Rp 1.250.000.

UMK 2015 Kab Sampang adalah sebesar Rp 1.243.200.

UMK 2015 Kab Situbondo adalah sebesar Rp 1.231.650.

UMK 2015 Kab Pamekasan adalah sebesar Rp 1.209.900.

UMK 2015 Kab Madiun adalah sebesar Rp 1.201.750.

UMK 2015 Kab Ngawi adalah sebesar Rp 1.196.000.

UMK 2015 Kab Ponorogo adalah sebesar Rp 1.150.000.

UMK 2015 Kab Pacitan adalah sebesar Rp 1.150.000.

UMK 2015 Kab Trenggalek adalah sebesar Rp 1.150.000.

UMK 2015 Kab Magetan Rp adalah sebesar 1.150.000.

Daftar Upah Minimum Kabupaten Kota UMK Jawa Barat Tahun 2015

Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan, mengumumkan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Barat Tahun 2015 yang baru untuk 27 Kabupaten Kota di Jawa Barat di Markas Pusat Kesenjataan Infanteri, Jalan Supratman, Kota Bandung, Jumat (21/11/2014).

Keputusan Gubernur tersebut ditetapkan dalam surat keputusan dengan nomor surat 560/Kep.1581-Bangsos/2014. Nilai UMK yang telah ditetapkan dan berlaku untuk tahun 2015 mendatang.

Berikut ini adalah rincian Uaph Minimum Kabupaten/Kota Di Jawa Barat yang telah ditetapkan yaitu :

UMK Kabupaten Garut naik 15,21 persen dari Rp. 1.085.000 menjadi Rp.1.250.000.

UMK Kabupaten Tasikmalaya naik 12,17 persen dari Rp.1.279.329 menjadi Rp. 1.435.000.

UMK Kota Tasikmalaya naik 17,22 persen dari Rp. 1.237.000 menjadi Rp. 1.450.000.

UMK Kabupaten Ciamis naik 8,74 persen dari Rp. 1.040.928 menjadi Rp. 1.131.862.

UMK Kota Banjar naik 13,95 persen dari Rp. 1.025.000 menjadi Rp. 1.168.000.

UMK Kabupaten Pangandaran naik 11.92 persen dari Rp. 1.040. 928 menjadi Rp. 1.165.000.

UMK Kabupaten Majalengka naik 24,50 persen dari Rp. 1.000.000 menjadi Rp. 1.245.000.

UMK Kota Cirebon naik 15,37 persen dari Rp. 1.226.500 menjadi Rp.1.415.000.

UMK Kabupaten Cirebon naik 15,44 persen dari Rp. 1.212.750 menjadi Rp. 1.400.000.

UMK Kabupaten Indramayu naik 14,78 persen dari Rp.1.276.320 menjadi Rp. 1.465.000.

UMK Kabupaten Kuningan naik 20,36 Persen dari Rp. 1.002.000 menjadi Rp.1.206.000.

UMK Kota Bandung naik 15,50 persen dari Rp. 2.000.000 menjadi Rp. Rp. 2.310.00.

UMK Kabupaten Bandung naik 15,31 persen dari Rp.1.735.00 menjadi Rp. 2.001.195

UMK Kabupaten Bandung Barat naik 15,31 persen dari Rp.1.738.476 menjadi Rp. 2.004.637.

UMK Kabupaten Sumedang naik 15,31 persen dari Rp. 1.735 473 menjadi Rp. 2.001.195.

UMK Kota Cimahi naik 15,31 persen dari Rp. 1.569.353 menjadi Rp. 2.001.200.

UMK Kota Depok naik 12,85 persen dari Rp. 2.397.000 menjadi Rp.2.705.000.

UMK Kabupaten Bogor naik 15,51 persen dari Rp. 2.242.240 menjadi Rp. 2.590.000.

UMK Kota Bogor naik 13,00 dari Rp. 2.352.350 menjadi Rp. 2.658.155.

UMK Kabupaten Sukabumi naik 23,89 persen dari Rp. 1.565.922 menjadi Rp. 1.940.000.

UMK Kota Sukabumi naik 16,44 dari 1.350.000 menjadi 1.572.000.

UMK Kabupaten Cianjur naik 6,67 persen dari Rp.1.500.000 menjadi Rp. 1.600.000.

UMK Kota Bekasi naik 20,97 persen dari Rp.2.441.954 menjadi Rp. 2.954.031.

UMK Kabupaten Bekasi naik 16,04 persen dari Rp.2.447.445 menjadi Rp. 2.840.000.

UMK Kabupaten Karawang naik 20,84 persen dari Rp. 2.447.450 menjadi Rp. 2.957.450.

UMK Kabupaten Purwakarta naik 23,81 persen dari Rp. 2.100.000 menjadi Rp. 2.600.000.

UMK Kabupaten Subang naik 20,41 persen dari Rp. 1.577.959 menjadi Rp. 1.900.000.

Sementara itu, rata-rata UMK di Jawa Barat naik dari 16,18 persen dari Rp. 1.621.961 menjadi Rp. 1.887.619 atau naik Rp. 265.657.

Daftar Upah Minimum Kabupaten Kota Di Seluruh Jawa Tengah 2015

Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2015 di wilayah Jawa Tengah (Jateng) telah ditetapkan Gubernur Jateng, Ganjar Pranowo, Kamis (20/11/2014).

Keputusan UMK pada 35 kabupaten/kota ini tertuang dalam Keputusan Gubernur Jateng No.560/85/2014 tertanggal 20 November 2014.

Berikut ini adalah daftar lengkap update UMK di seluruh Jawa Tengah tahun 2015 yaitu :

Upah Minimum Kota Semarang Rp 1.685.000

Upah Minimum Kabupaten Demak Rp 1.535.000

Upah Minimum Kabupaten Kendal Rp 1.383.450

Upah Minimum Kabupaten Semarang Rp 1.419.000

Upah Minimum Kota Salatiga Rp 1.287.000

Upah Minimum Kabupaten Grobogan Rp 1.160.000

Upah Minimum Kabupaten Blora Rp 1.180.000

Upah Minimum Kabupaten Kudus Rp 1.380.000

Upah Minimum Kabupaten Jepara Rp 1.150.000

Upah Minimum Kabupaten Pati Rp 1.176.500

Upah Minimum Kabupaten Rembang 1.120.000

Upah Minimum Kabupaten Boyolali Rp 1.197.800

Upah Minimum Kota Surakarta Rp 1.222.400

Upah Minimum Kabupaten Sukoharjo Rp 1.223.000

Upah Minimum Kabupaten Sragen Rp 1.105.000

Upah Minimum Kabupaten Karanganyar Rp 1.226.000

Upah Minimum Kabupaten Wonogiri Rp 1.101.000

Upah Minimum Kabupaten Klaten Rp 1.170.000

Upah Minimum Kota Magelang Rp 1.211.000

Upah Minimum Kabupaten Magelang Rp 1.255.000

Upah Minimum Kabupaten Purworejo Rp 1.165.000

Upah Minimum Kabupaten Temanggung Rp 1.178.000

Upah Minimum Kabupaten Wonosobo Rp 1.166.000

Upah Minimum Kabupaten Kebumen Rp 1.157.500

Upah Minimum Kabupaten Banyumas Rp 1.100.000

Upah Minimum Kabupaten Cilacap: Untuk Wilayah Kota Rp 1.287.000. Wilayah Timur Rp 1.200.000 dan Wilayah Barat Rp 1.100.000

Upah Minimum Kabupaten Banjarnegara Rp 1.112.500

Upah Minimum Kabupaten Purbalingga Rp 1.101.600

Upah Minimum Kabupaten Batang Rp 1.270.000

Upah Minimum Kota Pekalongan Rp 1.291.000

Upah Minimum Kabupaten Pekalongan Rp 1.271.000

Upah Minimum Kabupaten Pemalang Rp 1.193.400

Upah Minimum Kota Tegal Rp 1.206.000

Upah Minimum Kabupaten Tegal Rp 1.155.000

Upah Minimum Kabupaten Brebes Rp 1.166.550

Kenaikan UMP UMK Tahun 2015 akan diupdate setelah resmi diumumkan oleh Pemerintah Daerah terkait.

 – See more at: http://askep-net.blogspot.kr/2014/10/Daftar-UMP-UMK-2015-Seluruh-Indonesia.html#sthash.j8ubA81t.dpuf