Berita seputar perkembangan dunia pendidikan kembali kami perbaharui dan
kami bagikan secara terupdate kepada seluruh rekan pengunjung khususnya
rekan-rekan guru sebagai tenaga pengajar dan pendidik yang profesional
di dalam satuan pendidikan formal. Penggunaan sistem tes pilihan berganda (multiple choice) yang selama ini
diterapkan ternyata member dampak negatif dan menunda kecerdasan siswa.
Untuk itu Kemendikbud akan membatasi dan mengontrol secara ketat
penggunaan sistem tersebut.
“Saya jujur saja, saya minta maaf bagi yang merasa pro multiplechoice.
Saya awalnya khawatir Pak Presiden tidak setuju, ternyata tidak. Di luar
dugaan saya dan saya bersyukur Presiden dapat memahami dampak buruk
sistem tersebut pada anak didik,”kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Prof Dr Muhadjir Effendy dalam jamuan makan malam bersama 230 peserta
Rakernas Asosiasi Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan (LPTK
)Perguruan Tinggi Muhammadiyah (PTM) Se- Indonesia, di Rumah Dinas Gubsu
Jalan Sudirman Medan, Selasa (2/8) malam.
Hadir gubernur diwakili Sekdaprovsu Hasban Ritonga, Rektor UMSU Dr
Agussani, M.AP, Plt Kadis Pendidikan Sumut Arsyad Lubis dan beberapa
pejabat Pemprov. Ketua Majelis Dikti PP Muhammadiyah Prof Dr Lincolin
Arsyad, Bendahara PP Muhammadiyah Prof Siyah Suyatno, M.Pd serta Ketua
AsosiasiLPTK PTM Prof Dr Harun Joko Prayitno.
Mendikbud hadir untuk bertemu dan berbicara tentang pendidikan di
hadapan peserta Rakernas LPTK dan Seminar Nasional Tentang Pendidikan
Berkemajuan dan Menggembirakan, dimana UMSU sebagai tuan rumah
bekerjasama dengan Majelis Dikti dan Universitas Muhammadiyah Surakarta
pada acaranya yang berakhir Kamis (4/8) ini.
Mendikbud hanya sempat hadir saat jamuan makan malam dan hanya sempat
mengunjungi rumah dinas Gubsu. Esok paginya (3/8) Mendikbud balik ke
Jakarta. Sejak dilantik Presiden Jokowi 27 Juli lalu, Mendikbud Prof
Muhadjir baru mengunjungi Kota Medan.
Di hadapan pejabat Sumut dan peserta Rakernas,Mendikbud menyinggung
Kurikulum 2013 yang harus disertai terobosan pada aspek-aspek yang
kreatif, ekspresif dan kemampuan siswa untuk mengapresiasi karya serta
tuntutan pengembangan penalaran bagi siswa.
Penggunaan pilihan berganda sudah bias dan kebablasan serta digunakan
tidak proporsional yakni hanya untuk mencari enaknya. Yang paling ironi,
pilihan berganda disebut tes yang objektif untuk menilai siswa. “Apa
betul seperti itu, saya rasa tidak,” katanya.
Apa benar siapapun yang bisa mengerjakan soal dan mendapat score 6
berarti kemampuan mereka (siswa yang menjawab) itu sama? Padahal, kata
Mendikbud, ada siswa yang mengerjakan soal pilihan berganda dengan
spekulasi, setengah spekulasi dan yang memang betul-betul tahu, mana
jawaban yang benar tapi hasilnya bisa hampir sama dengan orang yang
tidak tahu. “Di mana letak objektifnya. Berarti pilihan berganda tidak betul objektif.
”Mendikbud mengajak dosen-dosen LPTK di Perguruan Tinggi memikirkan
masalah ini sekaligus memberi masukan dan mendorong bagaimana membuat
sistem kebijakan yang dapat mencerdaskan anak didik.
Dia menekankan penerapan sistem pilihan berganda ini erat kaitannya
dengan kecerdasan, kepribadian siswa dan pembentukan mental serta
sikap-sikap positif dalam sistem pembelajaran kita.
Selain itu Mendikbud mengatakan dirinya mendapat tugas khusus dari
Presiden Jokowi untuk memperbaiki persoalan kesenjangan dan
ketenagakerjaan. Dua program dibidang pendidikan yang difokuskan
Kementerian Pendidikan adalah Kartu Indonesia Pintar dan meningkatkan
pendidikan kejuruan atau vokasi untuk mendukung ketenaga kerjaan.
Prioritas kesenjangan dan ketenagakerjaan itu menurutnya juga berlaku
tidak saja di jajaran menteri pendidikan, namun juga bagi keseluruhan
menteri. “Untuk masalah Kartu Indonesia Pintar,satu bulan ini kita akan
clearkan. Presiden juga punya gagasan bagus, tapi tidak saya sampaikan
sekarang,” katanya.
Untuk vokasi atau pendidikan kejuruan, jelasnya, keinginan presiden
harus betul-betul melekat dengan bidang atau lapangan kerja dimana anak
didik nantinya bekerja. ”Karena itu saya tidak lagi akan mengejar rasio
(jumlah SMK), pokoknya gak usah khawatir, jangan dipaksakan. Apa artinya
membangun SMK banyak,untuk mengejar rasio kalau gurunya tidak ada,”
terangnya.
Rektor UMSU Dr Agussani,MAP mengapresiasi Mendik bud, meski memiliki
jadwal padat setelah dilantik presiden tetapi tetap menghadiri undangan
ke Rakernas LPTK PTM dan jamuan makan malam dirumah dinas Gubsu.
Hal sama disampaikan Sekdaprovsu Hasban Ritonga pada acara tersebut.
“Kami bersyukur Medan menjadi daerah yang pertama Pak Menteri kunjungi
setelah dilantik presiden.
Pada kesempatan itu Hasban Ritonga
melaporkan transisi peralihan SMA dan SMK dari kab/kota menjadi
kewenangan provinsi secara otomatis memiliki tantangan dan menjadi
pekerjaan rumah untuk mengembangkan dunia pendidikan.
Dia juga berterimakasihk epada Muhammadiyah sebagai salah satu
organisasi Islam terbesar yang tidak hanya concern membangun sekolah
namun juga kualitas perguruan tinggi seperti UMSU yang sudah populer
bagi masyarakat Sumut.
(Sumber : beritasore.com)
